IKNPOS.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa Presiden Republik Indonesia akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
Langkah ini menandai tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan di IKN. Pernyataan ini sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.
“Bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo) telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028,” ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 18 19 2025.
Proses pembangunan sarana dan prasarana di IKN terus berlangsung sejak awal 2025. Salah satu prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan pemerintahan, termasuk Masjid Nusantara yang akan menjadi ikon di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” tambah Basuki.
Pemerintah juga fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, seperti kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di KIPP.
Pertemuan dengan sejumlah investor perbankan telah digelar untuk mempercepat realisasi layanan perbankan di IKN.
“Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal I tahun 2026 guna mendukung pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien,” jelas Basuki.
Basuki menegaskan bahwa percepatan pembangunan layanan perbankan menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke IKN.
Sarana dan prasarana di IKN dirancang untuk mendukung kehidupan modern dan efisien, seiring dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang penuh.
Presiden Prabowo telah menyampaikan rencana perpindahan ibu kota negara dalam forum internasional G20.
Perubahan ini turut mengukuhkan status Jakarta yang tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan menjadi Daerah Khusus (DK).
Langkah monumental ini tidak hanya merepresentasikan era baru pemerintahan di IKN tetapi juga mencerminkan visi Indonesia menuju pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayahnya.
