IKNPOS.ID- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa Indonesia akan stop impor sejumlah komoditas pangan mulai pada 2025 nanti. Kebijakan ini katanya, guna mendukung proses swasembada pangan.
“Kalau ketahanan pangan, tahun depan kita sudah putuskan tidak impor beras. Tahun depan kita tidak impor jagung untuk pakan. Tahun depan kita sudah tidak impor garam untuk konsumsi,” ujar Zulkifli usai melakukan Rapat Koordinasi bidang Pangan di Jakarta, Kamis 12 Desember 2024.
Zulkifli meyakini program strategis ketahanan pangan dapat cepat terlaksana, di sisi lain dengan penghentian impor sejumlah komoditas itu diyakini Indonesia juga mampu berdaulat secara pangan.
“Kita ingin cepat agar swasembada pangan ini tidak hanya ketahanan tapi kita ingin berdaulat,” jelasnya.
Selain itu, Zulhas menambahkan, pembangunan serta budidaya pangan dan ternak nantinya juga akan sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.
“Perikanan itu ada ikan tangkap, ada budidaya, di Jawa aja ada 78 ribu yang bisa dibangun, untuk budidaya itu sangat menguntungkan karena dibutuhkan oleh dunia, besar sekali kebutuhannya. Kalau lain negara ini saya pikir kenapa kita tidak bisa,” jelas Menko Pangan Zulhas.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie juga menyatakan dukungannya terhadapnya keputusan Menko Pangan Zulhas tersebut.
Menurut keterangannya, Anindya juga menambahkan bahwa Kadin juga berencana untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah, yang sesuai dengan Undang-undang Kadin.
“Kami akan bermitra dengan pemerintah sesuai dengan undang-undang kami. Dan kami juga ingin memastikan bahwa bukan saja pertumbuhan tercapai, tapi juga kemiskinan dan kelaparan terhilangkan oleh Indonesia,” tegas Anindya.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulhas juga mengungkapkan target produksi pangan nasional yang diyakini mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Untuk beras, target produksi tahun 2025 diproyeksikan mencapai 32 juta ton, sementara kebutuhan nasional sebesar 31 juta ton.
Terverifikasi Dewan Pers