IKNPOS.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini angkat suara terkait kabar pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan April 2025.
Rini tidak menampik maupun membenarkan adanya rencana pemindahan ASN ke IKN.
Namun, menurut dia, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai kapan ASN akan dipindahkan ke IKN,
Related Post
“Saya sendiri belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden kapan akan berpindah (ke IKN),” kata Rini pada acara ASN Culture Festival 2024 di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa 10 Desember 2024.
Menurutnya, Prabwo menginginkan perpindahan dilakukan setelah fasilitas untuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif siap secara keseluruhan.
Terlebih saat ini jumlah kementerian telah berubah dari empat menjadi tujuh sehingga perlu dilakuan perubahan formasi, jabatan fungsional, kelas jabatan dan hal lain terkait lembanga dan kementerian.
“Kalau kami tentunya harus menunggu karena adanya penambahan jumlah kementerian,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, kebutuhan infrastruktur di IKN juga akan berubah seiring penambahan jumlah kementerian. Perubahan tersebut jelas akan berdampak pada berubahnya komposisi dan nama-nama ASN yang akan pindah ke IKN.
“Misalnya semula ada tower apartemen untuk ASN dari empat Kementerian Koordinator (Kemenko), Kini dengan adanya tujuh Kemenko, tentu konstelasinya harus berubah,” tukasnya.
Karena itu harus dilakukan penyusunan rencana kepindahan ASN ke IKN secara bersama-sama.
“Dalam hal ini kami harus bersama-sama lagi menyusun rencana kepindahan ASN ke IKN,” ucapnya.
Dengan demikian, pihaknya harus menunggu arahan dari Prabowo terlebih dahulu.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN.
Hal ini disampaikannya terkait persiapan pemindahan ASN pada awal 2025 dan rencana pemindahan ibu kota pada 2028.
Menurut dia, Presiden Prabowo menegaskan pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap berjalan.
Terverifikasi Dewan Pers