IKNPOS.ID – Negara Bagian Selangor melakukan studi banding penangan demam berdarah dengue (DBD) ke Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda dan Balikpapan menyusul meningkatnya kasus kematian di negara bagian Malaysia itu.
Jamaliah Binti Jamaluddin, Selangor State Executive Councillor for Public Health and Environment, di Samarinda, Senin, mengatakan kasus DBD di negaranya terus meningkat sehingga perlu penanganan khusus, termasuk kemungkinan melakukan vaksinasi DBD kepada warga secara massal.
Jamaliah, yang datang bersama timnya, mengatakan kasus DBD di Selangor tahun ini sekitar 58 ribu kasus, sementara di seluruh Malaysia lebih dari 100 ribu lebih.
Related Post
Kasus meninggal karena DBD di Selangor juga meningkat. Tahun lalu 14 orang, tahun ini naik menjadi 15 orang.
“Pemerintah Kerajaan tahun ini sudah memutuskan memvaksinasi warga Malaysia secara cuma-cuma, dan secara pribadi-pribadi sudah ada warga yang vaksinasi secara mandiri,” ujar Jamaliah, Senin, 16 Desember 2024.
Menurutnya, kematian umumnya terjadi karena warga abai dengan gejala DBD yang dihadapi mereka yang terjangkiti hingga keadaan sudah terlambat.
Jamaliah dan rombongan di terima Plt. Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Kaltim Deni Sutrisno di Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda.
Deni mengatakan, DBD masih jadi masalah kesehatan utama. Jumlah penderita dan luas daerah cenderung bertambah seiring meningkatnya pergerakan penduduk, dari luar provinsi, termasuk antarkabupaten dan kota.
Di Kaltim terdapat 10 kabupaten/kota, termasuk yang berbatasan dengan Malaysia, yakni Kabupaten Mahakam Hulu yang baru berulang tahun ke-11.
Menurut Deni, Kaltim termasuk wilayah endemis dengan angka insiden rate masih selalu di bawah target nasional. dari 10.000/100.000.
Dari tiga kota di Kaltim, Balikpapan dan Samarinda masuk wilayah endemik tertinggi. Setiap tahun ada kasus yang menyebabkan kematian.
Penanggulangan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSM plus) yang melibatkan lintas sektor, lalu gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik (jumantik).
Terverifikasi Dewan Pers