IKNPOS.ID – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) resmi meluncurkan proyek gasifikasi pembangkit listrik gas di 13 titik strategis di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin, 23 Desember 2024.
Proyek PLN EPI ini bertujuan meningkatkan ketahanan energi di wilayah Timur Indonesia sekaligus mendukung target transisi energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan.
Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, menjelaskan bahwa gasifikasi merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih mahal dan berpolusi tinggi.
Dengan berjalannya proyek PLN EPI, maka hal itu akan mengurangi penggunaan BBM hingga mencapai 3 juta kiloliter pada tahun 2030. “Kami menargetkan pengurangan signifikan dalam konsumsi BBM, dari 3,5 juta kiloliter menjadi hanya 0,5 juta kiloliter,” ujar Iwan.
Proyek gasifikasi ini mencakup 13 lokasi pembangkit gas eksisting di NTB dan NTT, dengan total kapasitas 658 Megawatt. Beberapa lokasi yang terlibat adalah PLTMGU Lombok Peaker, PLTMG Mobile Power Plant (MPP) Jeranjang, serta PLTMG Kupang, Maumere, dan Labuan Bajo.
Pada tahap pertama, proyek ini akan memastikan gasifikasi dapat selesai pada pertengahan 2026. “Kami memulai dengan penyiapan konstruksi untuk memastikan kelancaran proses gasifikasi,” tambah Iwan.
Penghematan Biaya Operasional
PLN EPI menargetkan penghematan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi pembangkit listrik di wilayah tersebut.
Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN, Adi Lumakso, menekankan pentingnya gasifikasi untuk mengatasi permasalahan ketergantungan pada BBM yang mahal.
Dengan gasifikasi, pasokan gas dapat tersedia secara berkelanjutan, mendukung sistem dual-firing untuk mengoptimalkan penggunaan gas domestik.
“Gasifikasi akan mengurangi biaya produksi listrik dan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah dengan potensi energi terbarukan,” ujar Adi.
Proyek ini diharapkan membantu mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi energi yang lebih bersih.
Terverifikasi Dewan Pers