IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dipastikan mengalami keterlambatan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, mengingat fokus pemerintah saat ini lebih diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan energi.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa pembangunan IKN tidak sepenuhnya sesuai rencana awal.
“On track 100 persen (proses pembangunannya)? Ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas. Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati,” kata Dody.
Meski demikian, pengerjaan konstruksi tetap berjalan, khususnya untuk gedung-gedung pemerintahan utama seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Target yang dicanangkan adalah agar Presiden Prabowo dapat berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 atau paling lambat 17 Agustus 2029.
Tambahan Anggaran
Kementerian PU telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk pembangunan IKN pada 2025. Total anggaran yang diminta Kementerian PU untuk tahun tersebut mencapai Rp 60,6 triliun.
Dana ini direncanakan untuk pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), jalan tol, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, serta pembangunan kantor-kantor pemerintah.
Adapun beberapa proyek utama telah selesai, seperti Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut ekosistem kota di sekitar Kemenko mulai hidup dengan hadirnya gerai-gerai makanan dan minuman.
“Pembangunan rumah menteri juga akan ditambah dari 36 unit menjadi 48 unit,” kata Basuki. Ia juga menegaskan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan infrastruktur dan hunian.
Dampak IKN terhadap Ekonomi Kaltim
Meski pembangunan IKN mengalami keterlambatan, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tetap menunjukkan tren positif.
