IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi faktor dominan dalam belanja negara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Alokasi anggaran untuk IKN mencapai Rp41,70 triliun, tersebar pada Kementerian PUPR, Kemenhub, KLHK, dan Polri.
Hingga Oktober 2024, belanja K/L di Kaltim mencapai Rp32,16 triliun, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 82,94 persen year of year (yoy), terutama untuk belanja modal pembangunan IKN.
Related Post
Sementara itu, realisasi belanja APBD Kaltim hingga Oktober 2024 mencapai Rp36,52 triliun (52,03 persen dari pagu Rp70,19 triliun), sementara pendapatan APBD sebesar Rp41,33 triliun (63,10 persen dari target).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, M. Syaibani, mengakui, Sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada transfer dana pusat.
Syaibani mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kalti pada Triwulan III-2024 mencapai 5,55 persen secara year-on-year (yoy).
Angka ini lebih rendah dibandingkan Triwulan II-2024 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,85 persen yoy.
Menurutnya dari sisi produksi, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Triwulan III-2024 dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
“Kaltim tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai tambah regional Pulau Kalimantan dengan kontribusi sebesar 47,03 persen,” ujar Syaibani.
Sementara hingga 31 Oktober 2024, realisasi pendapatan negara di Kaltim mencapai Rp30,75 triliun atau 64,65 persen dari target Rp47,57 triliun, namun terkontraksi 8,30 persen yoy.
Di samping itu, realisasi belanja negara sebesar Rp65,25 triliun atau 70,57 persen dari pagu tahunan Rp92,46 triliun, tumbuh signifikan sebesar 44,79 persen yoy.
Sedangkan penerimaan perpajakan Kaltim sebesar Rp28,55 triliun (74,97 persen dari target) mencatat penurunan 10,43 persen yoy akibat turunnya harga komoditas utama seperti batubara dan CPO.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh signifikan sebesar 52,63 persen yoy dengan realisasi mencapai Rp2,72 triliun (154,90 persen dari target), didorong oleh pendapatan jasa kepelabuhan dan layanan pendidikan.
Terverifikasi Dewan Pers