IKNPOS.ID — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa proyek pembangunan gedung-gedung strategis untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini tengah mengalami tahap revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Revisi ini menjadi langkah krusial sebelum penandatanganan kontrak dan dimulainya pembangunan.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa meskipun proyek ini telah selesai dilelang dan pemenang tender telah ditetapkan, kontrak belum dapat ditandatangani karena masih menunggu proses revisi DIPA.
“Jika sudah revisi dan tanda tangan kontrak, proyek tetap dilaksanakan,” ujarnya, ditemui di Kantor OIKN Jakarta, Menara Mandiri II, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).
Pak Bas, demikian Basuki Hadimuljono biasa disapa menekankan bahwa gedung-gedung tersebut merupakan bagian penting dari infrastruktur yang akan dibangun di IKN, yang diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia di Kalimantan Timur.
Pembangunan gedung Kemhan, BIN, TNI, dan Polri di IKN menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke kawasan yang lebih strategis dan terintegrasi.
Keberhasilan proyek ini akan mendukung kelancaran operasional lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan tugas pemerintahan di masa depan.
Fokus pada Penyelesaian Pusat Pemerintahan
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebelumnya juga menambahkan bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan dengan fokus utama pada penyelesaian pusat pemerintahan, yang mencakup fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur inti guna mendukung kelancaran administrasi pemerintahan di IKN.
“Presiden sudah menyatakan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan dengan prioritas pada pusat pemerintahan,” kata AHY.
Fokus ini akan memastikan bahwa IKN bisa segera berfungsi sebagai pusat administrasi negara, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan pemerintahan Indonesia.
Tantangan Anggaran dan Solusi Investasi
Namun, pembangunan IKN tidak lepas dari tantangan besar, terutama terkait dengan anggaran yang terbatas.
Meskipun pemerintah sudah merencanakan berbagai proyek besar, kendala pembiayaan menjadi isu yang perlu diatasi.
Untuk itu, pemerintah berusaha menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri guna membiayai pembangunan infrastruktur di IKN.
Menurut AHY, langkah menarik investasi ini menjadi sangat penting untuk mendukung kelancaran pembangunan, termasuk proyek-proyek vital seperti pembangunan pusat pemerintahan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.
Pemerintah berharap dapat menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan investor internasional untuk mewujudkan IKN sebagai kota cerdas dan modern yang dapat menunjang pembangunan Indonesia di masa depan.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan meskipun menghadapi tantangan, khususnya dalam hal anggaran.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan pembangunan pusat pemerintahan, termasuk gedung Kemhan, BIN, TNI, dan Polri, yang diharapkan akan segera dimulai setelah revisi DIPA selesai.
Dengan strategi untuk menarik investasi, pemerintah optimis dapat mengatasi keterbatasan anggaran dan memastikan kelancaran proyek besar ini. (*)