IKNPOS.ID – Pemerintah sedang menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) bagi warga terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Langkah ini merupakan bagian dari skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus, yang mengutamakan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat terdampak.
Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN sekaligus Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, mengungkapkan rusun tersebut rencananya akan dibangun di dalam kawasan IKN dan dijadwalkan mulai pada 2025.
“Tapi intinya akan kita bangun (rusun untuk warga terdampak IKN). Kapan? 2025. Iya,” ujar Danis di Jakarta.
Saat ini, Otorita IKN (OIKN) masih mencari lokasi yang cocok untuk pembangunan rusun tersebut.
Selain itu, dari total 2.086 hektare lahan yang belum sepenuhnya clean and clear, penyelesaian terus dilakukan secara bertahap sesuai aturan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024.
Beberapa area yang menjadi fokus adalah lahan untuk pembangunan tol 6A dan 6B serta area pengendali banjir Sepaku. Penyelesaian ganti rugi lahan bervariasi, ada yang diberikan dalam bentuk uang tunai, ada pula yang direlokasi ke tempat tinggal baru.
“Belum selesai semuanya, masih bertahap. Yang penting payung hukumnya sudah ada. Bisa diganti rugi,” jelas Danis.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, yang kini tergabung dalam Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto, menjelaskan bahwa PDSK Plus yang diberikan mencakup ganti rugi maupun penyediaan tempat tinggal baru. Rusun yang sedang dipersiapkan ini adalah bagian dari langkah relokasi warga terdampak.
“Ada rumah susun yang saat ini sedang tender untuk dibangun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di IKN,” ungkap Iwan dalam rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).
Anggaran dan Tahap Pembangunan
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, pembangunan rusun tersebut menggunakan dana APBN dengan nilai pagu sebesar Rp 104,03 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan dalam dua tahap:
- Pagu Anggaran 2024: Rp 10,4 miliar
- Pagu Anggaran 2025: Rp 93,6 miliar
Saat ini, proyek masih berada dalam tahap masa sanggah tender.
Dengan pembangunan rusun ini, pemerintah memastikan masyarakat terdampak pembangunan IKN tetap mendapat perhatian yang layak.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari pendekatan keberlanjutan dalam pembangunan IKN.
“Jangan sampai membangun IKN-nya saja tetapi masyarakat yang terdampak tidak mendapat perhatian,” tegas Iwan.
Pemerintah terus berkoordinasi untuk memastikan proses pembangunan rusun ini berjalan sesuai jadwal, demi mendukung masyarakat yang terdampak pembangunan IKN.
Terverifikasi Dewan Pers