IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan IKN sebagai ibu kota baru yang fungsional dan berkelanjutan.
Fokus pembangunan saat ini tertuju pada sektor infrastruktur legislatif dan yudikatif untuk memastikan ketiga fungsi pemerintahan – eksekutif, legislatif, dan yudikatif – dapat berjalan dengan lancar di ibu kota baru ini.
Pembangunan Infrastruktur Legislatif di IKN mencakup pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD, sementara infrastruktur yudikatif meliputi gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya.
Related Post
Proyek ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2028, sehingga Nusantara dapat beroperasi sepenuhnya sebagai ibu kota yang mengintegrasikan ketiga cabang pemerintahan.
Sejak dimulai pada 2020, pembangunan di IKN telah menunjukkan progres yang signifikan. Dari 109 paket pembangunan yang dibiayai oleh APBN, progresnya mencapai 61,7 persen.
Selain itu, Otorita IKN juga mencatat pencapaian investasi yang mengesankan. Sebanyak Rp58,4 triliun telah digelontorkan dalam delapan groundbreaking yang telah dilaksanakan, dengan sejumlah proyek swasta seperti Hotel Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada yang telah beroperasi.
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menyatakan bahwa pembangunan ini bukan hanya tugas pemerintah, namun juga hasil dari kerja sama seluruh elemen bangsa.
“Ini bukan proyek, ini adalah kerja bersama. Kita perlu gotong royong dari semua pihak, termasuk masyarakat, lembaga, media, dan sektor swasta. IKN adalah beranda Indonesia yang harus membuktikan kemampuan kita memiliki kota pintar berbasis digital yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keberagaman budaya,” tegas Troy dalam keterangan persnya, Selasa (17/12/2024).
Otorita IKN, kata Troy, terus berupaya membangun infrastruktur yang akan memperkuat fondasi Nusantara sebagai ibu kota yang berdaya saing global, sekaligus memberikan manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Terverifikasi Dewan Pers