IKNPOS.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah mencabut status Program Strategis Nasional (PSN) untuk proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).
Desakan agar mencabut status PSN PIK 2 adalah hasil Taujihat Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang digelar di Jakarta 17-19 Desember 2024.
Adapun alasan agar status PSN PIK 2 dicabut karena MUI menilai proyek tersebut mendatangkan mudarat ketimbang manfaat.
Hasil Mukernas menyebut ‘MUI meminta kepada pemerintah untuk mencabut status Program Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) karena banyak mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan‘.
MUI mulai menyoroti PSN PIK2 sejak beredar video yang memperlihatkan bentrok antara warga dengan kendaraan truk yang hilir mudik dalam proyek.
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu juga dilaporkan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang atas dugaan pelanggaran UU ITE ke polisi, terkait proyek tersebut
Said Didu dianggap membuat berita bohong dengan menuduh para kepala desa di Kabupaten Tangerang, khususnya Tangerang Utara, sebagai kaki tangan proyek PIK 2.
Sementara itu, Sekretaris PCNU Kabupaten Tangerang Muhamad Qustulani menjelaskan bahwa terdapat beberapa dampak yang dialami oleh masyarakat berkaitan dengan PSN PIK 2 .
Dampak itu di antaranya property rights (hak properti), economical rights (hak ekonomi), environment right (hak lingkungan), dan cultural right (hak menjaga budaya).
Seperti diketahui, Kawasan PIK2 dikembangkan oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan telah masuk PSN sejak awal 2024 lalu.
Aguan juga salah satu investor tergabung dalam Konsorsium Nusantara di IKN. Dia yang menggarap Hotel Nusantara, yang merupakan hotel pertama di IKN.
Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji ulang pengembangan PSN untuk PIK 2.
“Kami akan mengkaji. Kajian kami tentunya mengacu pada PSN yang menjadi betul-betul fokus concern-nya Bapak Presiden,” ujarnya.
Terverifikasi Dewan Pers