Menteri PU Ajukan Tambahan Anggaran Rp60,6 Triliun di 2025: IKN hingga Jalan Tol

IKNPOS.ID –  Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun untuk pagu anggaran tahun 2025.

Dana ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sejumlah proyek strategis lainnya, termasuk program pembangunan jalan daerah dan dukungan bagi Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa 3 Desember 2024, Dody memaparkan bahwa Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 116 triliun untuk tahun depan.

Related Post

2 PROYEK RAKSASA IKN Rp313 Miliar: Pasar Rakyat Hingga Pusat Riset Anggrek

15:12 Juni 27, 2025

WARNING KERAS! Dilarang Mark Up, Suap & Manipulasi Data di Tahap Kedua Pembangunan IKN

15:53 Juni 20, 2025

Transisi Kekuasaan di IKN: OIKN, DPRD dan Pemkab PPU, Siapa Berwenang?

22:04 Juni 16, 2025

Transformasi Mobilitas di IKN: Kolaborasi Indonesia-Australia Wujudkan Kota Cerdas dan Ramah Lingkungan

15:07 Juni 14, 2025

Anggaran ini meningkat dibandingkan alokasi awal sebesar Rp 75,63 triliun, namun sebagian telah dialihkan menyusul pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun untuk Kementerian PU, dan sisanya sebesar Rp 5,27 triliun dipindahkan ke Kementerian PKP,” jelas Dody.

Rincian Pengajuan Tambahan Anggaran

Dari total tambahan anggaran yang diajukan, Dody menjabarkan alokasinya sebagai berikut:

• Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA): Rp 9,03 triliun
• Ditjen Bina Marga: Rp 35,89 triliun
• Ditjen Cipta Karya: Rp 16,68 triliun

Sebagian besar anggaran akan digunakan untuk mendukung pembangunan IKN, dengan alokasi sebesar Rp 14,87 triliun, yang terdiri atas:

• Rp 9,9 triliun untuk proyek Ditjen Bina Marga
• Rp 4,96 triliun untuk proyek Ditjen Cipta Karya

Selain itu, alokasi anggaran sebesar Rp 4 triliun akan diberikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di DOB Papua menyusul pemekaran wilayah di sana.

“Kami juga mengajukan tambahan untuk mendukung pembangunan di Papua dan IKN, serta proyek strategis nasional lainnya,” kata Dody.

Proyek Inpres dan Kegiatan Strategis

Tambahan anggaran juga diajukan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berbasis Instruksi Presiden (Inpres), termasuk:

• Inpres Jalan Daerah
• Inpres Irigasi
• Inpres Air Minum dan Sanitasi

Alokasi tambahan untuk program Inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.

Selain itu, dana tambahan sebesar Rp 13,18 triliun diusulkan untuk berbagai proyek strategis lainnya, seperti:

• Pembangunan Bendungan Riam Kiwa
• Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu)
• Prasarana olahraga

Prioritas Pembangunan Nasional