IKNPOS.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengajukan permintaan anggaran tambahan sebesar Rp60,6 triliun untuk tahun 2025. Anggaran besar ini direncanakan untuk mendanai berbagai proyek strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan infrastruktur di Papua, yang tengah mengalami pemekaran provinsi.
Meskipun proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, besarnya alokasi anggaran menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan negara.
Fokus Utama: Pembangunan IKN dengan Alokasi Rp14,87 Triliun
Sebagian besar dari anggaran tambahan ini, yakni Rp14,87 triliun, akan dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan IKN.
Menurut Dody, dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan proyek yang sudah dimulai, bukan untuk kegiatan baru.
Alokasi ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tetap melanjutkan proyek ambisius pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi.
Dari total anggaran untuk IKN, sebesar Rp9,9 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Selain itu, sekitar Rp4,96 triliun akan digunakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti sanitasi dan gedung kantor pemerintahan, termasuk kantor Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Namun, proyek IKN tidak lepas dari kontroversi. Banyak yang mengkritik besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan ibu kota, terutama di tengah keterbatasan anggaran negara yang harus menangani masalah-masalah sosial dan ekonomi lain yang lebih mendesak.
Selain itu, dampak jangka panjang dari pemindahan ibu kota ini belum sepenuhnya terlihat, menambah keraguan terhadap efektivitas investasi besar yang digelontorkan.
Papua: Anggaran Rp4 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur
Selain IKN, pemerintah juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Papua. Alokasi ini, menurut Dody, penting untuk mendukung pemekaran provinsi yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.
