IKNPOS.ID – Dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR RI pada Selasa, 3 Desember 2024, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, bersama dengan Wakil Menteri Diana Kusumastuti, memaparkan rencana anggaran dan program prioritas Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi pembahasan Penetapan Perubahan RKA K/L Kementerian PU dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2025, yang juga mencakup persetujuan RKA K/L dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan PDT, serta Kementerian Transmigrasi.
Pagu Anggaran Kementerian PU TA 2025 Ditargetkan Rp116,23 Triliun
Menteri Dody memulai rapat dengan menyampaikan bahwa Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah menetapkan pagu alokasi anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp116,23 triliun untuk Tahun Anggaran 2025.
Related Post
Anggaran ini merupakan bagian dari kesepakatan yang telah dicapai antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dengan pembagian anggaran masing-masing sebesar Rp110,95 triliun untuk Kementerian PU dan Rp5,27 triliun untuk Kementerian PKP.
“Berdasarkan kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP, kami memastikan bahwa anggaran ini akan digunakan secara efisien sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian. Pembagian ini akan kami distribusikan ke setiap unit organisasi di Kementerian PUPR untuk pelaksanaan program-program yang telah direncanakan,” kata Dody, Selasa (3/12/2024).
Strategi Pembangunan Infrastruktur: Fokus pada Prioritas Nasional
Menteri Dody menguraikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan akan digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional.
Program-program ini mencakup sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Prasarana Strategis, serta dukungan manajerial. Dalam penjelasannya, Menteri Dody menyebutkan sejumlah proyek besar yang akan dikerjakan pada 2025, mulai dari pembangunan bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan tol dan jembatan, hingga pembangunan dan rehabilitasi prasarana publik seperti sekolah, pasar, dan fasilitas olahraga.
“Di sektor Sumber Daya Air, kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp38,42 triliun untuk pembangunan bendungan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Di sektor Bina Marga, kami alokasikan Rp37,31 triliun untuk pembangunan jalan, termasuk jalan tol dan jembatan, sementara sektor Prasarana Strategis mendapatkan anggaran sebesar Rp21,85 triliun,” jelasnya.
Sektor Cipta Karya yang mencakup pembangunan fasilitas publik dan penataan kawasan juga mendapatkan perhatian besar dengan alokasi anggaran Rp11,52 triliun. Sementara itu, dukungan manajerial dan administratif memperoleh anggaran sekitar Rp1,85 triliun.
Kelanjutan Program Padat Karya dan Inpres: Kunci Perekonomian Daerah
Salah satu topik yang turut menjadi sorotan dalam rapat ini adalah kelanjutan Program Padat Karya dan program Instruksi Presiden (Inpres) yang terkait dengan pembangunan infrastruktur daerah.
Menteri Dody menegaskan bahwa program-program ini akan terus dilaksanakan di tahun 2025, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat berharap bahwa program Padat Karya, yang telah terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat dan menciptakan pekerjaan, dapat terus berjalan. Saat ini, kami masih menunggu verifikasi dari BPKP, dan kami berharap keputusan terkait hal ini dapat segera selesai dalam minggu ini,” tambah Dody.
Selain itu, Inpres Jalan Daerah (IJD), Inpres Irigasi, dan Inpres Penyediaan Air Minum serta Pengelolaan Air Limbah Domestik juga menjadi program utama yang diharapkan dapat disetujui segera.
“Kami telah berdiskusi dengan Bappenas, dan kami optimis bahwa ketiga Inpres tersebut bisa segera dipastikan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” tambah Dody.
Komisi V DPR RI: Dukungan untuk Keberlanjutan Program dan Efektivitas Penggunaan Anggaran
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program-program Pemerintah, meskipun tidak ada perubahan atau penambahan anggaran baru yang diajukan.
Lasarus menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang telah direncanakan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Komisi V DPR RI berkomitmen untuk mendukung semua program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kami juga berharap agar seluruh anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan dengan optimal dan tepat sasaran. Khususnya terkait dengan program Padat Karya dan Inpres Jalan Daerah, kami mengharapkan hasil yang nyata dalam mendorong perekonomian lokal dan regional,” ujar Lasarus.
Lebih lanjut, Ketua Komisi V berharap bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan instansi terkait dapat memastikan agar seluruh proyek berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi pemborosan anggaran.
Optimisme dan Harapan untuk Pembangunan Infrastruktur yang Merata
Secara keseluruhan, rapat ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan.
Dody Hanggodo menekankan bahwa meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, Pemerintah akan tetap fokus pada penyelesaian program-program strategis yang sudah dipersiapkan untuk tahun 2025.
Dengan alokasi anggaran yang besar dan rencana yang jelas, Kementerian PUPR berharap dapat meningkatkan kualitas infrastruktur Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendukung perekonomian daerah melalui program-program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Pemerintah dan DPR RI sepakat bahwa kolaborasi yang erat antara kedua pihak sangat penting untuk memastikan bahwa semua program berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. (*)
Terverifikasi Dewan Pers