IKNPOS.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak dapat dijalankan sepenuhnya sesuai jadwal atau on track karena keterbatasan anggaran.
Ia menyebutkan bahwa prioritas pemerintah saat ini telah bergeser, dengan fokus utama pada program besar seperti swasembada pangan.
“Pengaruh lambat sekali ya nggak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit lah (target penyelesaian). Prioritasnya aja mungkin (yang sedikit berubah),” ujar Dody saat memberikan pernyataan kepada media.
Related Post
Dody menegaskan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN tetap berjalan, tetapi dengan laju yang tidak secepat sebelumnya. Prioritas pemerintah saat ini diarahkan pada program swasembada pangan untuk memperkuat ketahanan nasional.
“On track 100% (pembangunan) ya pasti nggak lah, kan duitnya kan terbatas. Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana. Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” tambah Dody.
Kementerian PU saat ini tengah berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk mencari solusi terkait pendanaan.
Meski begitu, Dody memastikan bahwa pembangunan infrastruktur utama, termasuk untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetap menjadi prioritas.
Dody menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo menargetkan pejabat pemerintah sudah mulai berkantor di IKN paling lambat pada 17 Agustus 2029, meski awalnya ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2028.
Perlambatan Pembangunan IKN
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Dody mengungkapkan bahwa proses pembangunan IKN mungkin mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan oleh pergeseran fokus pemerintah.
“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu,” ujarnya.
Meski demikian, Kementerian PU tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan mencari alternatif sumber pendanaan, baik dari pemerintah maupun pihak swasta.
Keputusan untuk tidak menjadikan pembangunan IKN sebagai prioritas utama mencerminkan langkah strategis pemerintah dalam mengalokasikan anggaran secara efektif.
Terverifikasi Dewan Pers