Lahan Kawasan KIPP Dibanderol Mulai Rp 100 Ribu Per Meter, Otorita IKN Yakin Investor dan UMKM Bakal Antre

Ilustrasi - Masih ada lahan di Kawasan KIPP IKN yang saat ini ditawarkan ke investor dan UMKM.Foto: tangkapan layer/YouTube DianRana

IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) masih memiliki lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Lahan tersebut telah dibagi dalam 490 persil dan siap dipasarkan ke investor untuk mengejar target yang ditetapkan hingga 2028.

Tiap persil lahan dibanderol dengan harga cukup murah mulai dari Rp 100.000 hingga Rp 800.000 per meternya.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono yakin lahan di kawasan KIPP yang ditawarkan dalam 490 persil itu bakal laris manis.

Dia mengatakan, lahan tersebut akan laku dan dipastikan menarik minat investor untuk mengantre. Bahkan UMKM diperkirakan tak ketinggalan ambil bagian karena selain murah, luas lahan yang ditawarkan mulai  di bawah 1 hektare.

“Ada yang ukuran kecil, sekitar 1-2 hektare (Ha) ke bawah. Ini bisa diraih oleh UMKM. Jadi investasi di IKN ini terbuka untuk semua, UMKM juga bisa dengan skala kecil-kecil,” imbuhnya.

Lahan yang dibanderol dengan harga mulai Rp 100.000 sampai Rp 800.000 per meter persegi dinilai Agung sangatlah murah.

“Kita yakin sampai 2028 ini akan laku. Mereka (investor) semua berbondong-bondong. Saya yakin ini akan menarik dan (investor) sudah antre,” ujar Agung, di Jakarta Jumat 20 Desember 2024.

Agung menjelaskan rincian jumlah dan peruntukan lahan di kawasan KIPP IKN yang akan dipasarkan tersebut.   Sebanyak 66 persil disiapkan untuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL) OIKN.

Kemudian 33 persil diperuntukan perusahaan swasa. Lalu 126 persil lahan bagi swasta murni untuk mengembangkan hunian vertikal, kantor swasta, komersial niaga serta tempat ibadah dan pusat pendidikan.

“Tidak hanya berupa komersial, tapi bisa dilakukan investasi swasta murni karena ada sekolah di situ, fasilitas kesehatan, masjid dan macam-macam,” jelasnya.

Selanjutnya, terdapat 265 persil lahan yang disiapkan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Terakhir ada 265 persil, ini untuk membangun hunian yang sifatnya KPBU, jadi nggak murni investasi swasta, tapi pemerintah akan chip in juga akan share risiko,” ujarnya.

Exit mobile version