Kajian ini melibatkan berbagai peneliti senior, termasuk Iqbal Elyazar, serta Dr. Kimberly Fornace dari National University of Singapore. Selain itu, kajian ini juga melibatkan pemangku kepentingan dari Kementerian Kesehatan RI, WHO Indonesia, dan UNICEF Indonesia.
Manajer Program Malaria Nasional di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Helen Prameswari, menekankan bahwa meskipun penularan malaria di IKN sudah dapat dikendalikan, pihaknya bersama Otoritas IKN dan pemerintah daerah tetap memberikan perhatian besar terhadap upaya mitigasi risiko malaria.
Salah satu inisiatif yang telah dilakukan adalah pembentukan Gugus Tugas Bebas Malaria pada Mei 2024 yang menyasar pekerja konstruksi, buruh migran, dan pekerja kehutanan setempat.
Dalam upaya mengoptimalkan penanganan malaria dan penyakit tular vektor lainnya, tim peneliti merekomendasikan penelitian lanjutan untuk memahami pengaruh perubahan lingkungan, perilaku vektor, dan mobilitas manusia terhadap penyebaran penyakit.
Kemajuan teknologi, seperti data satelit dan kecerdasan buatan (AI), diharapkan dapat digunakan untuk memantau perubahan lingkungan secara real-time dan menyempurnakan rencana tata ruang kota untuk mengurangi risiko kesehatan.
Dr. Henry menambahkan bahwa pembangunan IKN akan memiliki dampak besar tidak hanya di Kalimantan Timur tetapi juga di provinsi sekitar dan negara tetangga.
Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk membina kolaborasi lintas sektor dan lintas negara untuk menangani tantangan kesehatan, ekologi, dan sosial secara komprehensif.
“Pendekatan multidisiplin sangat penting untuk memastikan bahwa semua tantangan ini dapat diatasi dengan efektif,” ujarnya.
Pembangunan IKN memang menyimpan tantangan besar, tidak hanya dalam hal infrastruktur, tetapi juga dalam menjaga kesehatan masyarakat dari potensi penyebaran penyakit tular vektor.
Oleh karena itu, kolaborasi riset, kebijakan berbasis data, serta penerapan teknologi yang tepat akan menjadi kunci dalam menciptakan ibu kota masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
Terverifikasi Dewan Pers