IKNPOS.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini memberikan penjelasan terkait rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menurutnya, sejumlah pertimbangan masih harus diperhatikan sebelum langkah tersebut dimulai.
“Saya masih menunggu arahan Bapak Presiden kapan kita mulai bisa bergerak,” ujar Rini dalam keterangan resmi yang dilansir pada Sabtu 28 Desember 2024.
Rini menyebutkan bahwa koordinasi dengan Otorita IKN akan menjadi langkah awal untuk memastikan kesiapan infrastruktur, terutama dengan adanya sejumlah perubahan di 48 kementerian.
Rini juga menekankan pentingnya memberikan waktu bagi seluruh kementerian untuk melakukan konsolidasi persiapan terkait pegawai yang akan pindah ke IKN.
“Terlebih untuk sejumlah kementerian baru yang pejabatnya belum semuanya dilantik,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemecahan beberapa kementerian menjadi struktur baru juga menjadi faktor yang perlu diperiksa lebih lanjut.
“Sekarang kan dipecah lagi. Dipecah kementerian. Nah saya mesti ngecek lagi,” ungkap Rini.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan bahwa infrastruktur dasar di IKN sudah mulai disiapkan untuk mendukung pemindahan ASN yang direncanakan pada awal tahun 2025.
“Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang,” kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Diana menjelaskan, progres pembangunan infrastruktur di IKN melibatkan 109 paket proyek senilai Rp 89 triliun, termasuk perumahan, jalan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya pemindahan ibu kota negara ke IKN, salah satunya karena ancaman peningkatan air muka laut yang membahayakan wilayah Jakarta.
Prabowo juga merencanakan untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan RI.
“Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya,” ujar Diana.
