IKNPOS.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) fokus sektor pertanian pada Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) 2025 yang baru saja ditetapkan, Senin 2 Desember 2024.
Sektor pertanian dinilai penting untuk meningkatkan produksi pangan karena diyakini terjadi penambahan penduduk, seiring dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaliman Timur (Kaltim).
Ketua DPRD Kukar Junaidi mengatakan, APBD 2025 telah disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif prioritas untuk berbagai sektor strategis demi kesejahteraan masyarakat sebesar Rp 12 triliun.
“APBD Kukar 2025 akan difokuskan pada beberapa sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur dasar di berbagai sektor, kesejahteraan sosial, dan untuk pendidikan,” jelasnya, Senin 2 Desember 2024.
Salah satu sektor strategis adalah pertanian. Pemkab Kukar bertekat meningkatkan produksi pertanian, meskipun dikenal sebagai lumbung pangan bagi Kalimantan Timur.
Kukar mampu produksi padi terbanyak hingga rata-rata lebih 115 ribu ton gabah kering giling (GKG) per tahun.
Namun produksi itu masih perlu terus ditingkatkan seiring masih banyaknya beras yang didatangkan dari luar daerah baik dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan lainnya.
Ditambah dengan kehadiran IKN diyakini makin bertambah jumlah penduduknya, sehingga produksi pangan Kukar harus terus ditingkatkan baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan infrastruktur pertanian, dan sarana lain pendukungnya.
Dijelaskan Juanidi, APBD Kukar 2025 yang sebesar Rp12 triliun ini mengalami kenaikan Rp4,41 triliun dibandingkan dengan saat pembahasan Nota Keuangan Raperda APBD Kukar pada 2024 lalu, namun nilai ini menurun ketimbang APBD Kukar 2024 yang mencapai Rp14,3 triliun.
Pengesahan APBD dilakukan dengan melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat, hal tersebut dilakukan agar transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran ke depan.
“Pengesahan APBD 2025 melalui proses yang panjang karena kami ingin masyarakat bisa mendapat bagian yang adil dalam perencanaan ini, sehingga ke depan masyarakat pun sebaiknya turut mengawasi penggunaan anggaran tersebut,” jelasnya.
Junaidi yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar ini melanjutkan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran merupakan hal penting, tujuannya adalah untuk memastikan kebutuhan masyarakat bisa terakomodasi dengan baik, karena tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat.