IKNPOS.ID – DPRD Jawa Timur mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pangan di Provinsi Jawa Timur.
Langkah ini dinilai strategis untuk mengokohkan peran Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional sekaligus mendukung program pemerintah pusat dan kebutuhan pangan wilayah lain, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika, menyampaikan bahwa pembentukan BUMD Pangan harus segera dilakukan.
Related Post
Salah satu alasannya adalah mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat.
“BUMD Pangan diperlukan untuk memastikan suplai bahan pangan program tersebut di Jawa Timur. Pada saat pengesahan APBD Jatim 2025 beberapa waktu lalu, kami sudah menyampaikan rekomendasi resmi dari fraksi,” ujar Yudha.
Peran Strategis Jawa Timur
Yudha menjelaskan, Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai penyuplai pangan nasional.
Selain itu, kedekatan geografis dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan membuat peran Jawa Timur semakin penting dalam mendukung kebutuhan pangan di wilayah tersebut.
“Jawa Timur selama ini juga menyuplai sebagian besar kebutuhan pangan untuk hotel dan restoran di Bali, seperti ayam dan beras. Dengan IKN yang akan terus berkembang, kebutuhan ini akan semakin besar,” tambahnya.
Pembentukan BUMD Pangan
Menurut Yudha, pembentukan BUMD Pangan bisa dilakukan dengan dua cara: membentuk badan usaha baru atau melakukan spin-off unit bisnis dari BUMD yang sudah ada.
Saat ini, Puspa Agro, yang berada di bawah pengelolaan PT Jatim Graha Utama (JGU), memiliki peran serupa namun belum maksimal.
“Jika Puspa Agro dipisahkan (spin-off) dari JGU dan diberikan modal khusus untuk fokus mensuplai kebutuhan pangan Jawa Timur dan IKN, maka potensi ini bisa lebih dioptimalkan,” jelas politisi muda Partai Golkar itu.
Selain itu, koordinasi dengan Biro Perekonomian Pemprov Jatim juga akan dilakukan untuk mempercepat proses pembentukan BUMD Pangan.
“Kami tidak ingin hanya berhenti di wacana. Jangan sampai Jawa Timur terlambat dan hanya menjadi penonton di provinsi sendiri,” tegas Yudha.
Terverifikasi Dewan Pers