Ini Aturan Baru Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Pejabat Negara

Dalam forum internasional lintas kementerian/lembaga, jumlah peserta akan mengikuti rekomendasi instansi terkait.

Adapun untuk sidang bilateral atau multilateral, maksimal lima orang dapat ditugaskan, dengan tambahan dua orang apabila melibatkan kelompok kerja lintas organisasi.

Kebijakan itu juga mengatur persyaratan dan prosedur ketat bagi pelaku PDLN. Yakni permohonan izin harus diajukan paling lambat tujuh hari sebelum keberangkatan dan dilengkapi dokumen pendukung.

Related Post

OIKN: Pengunjung IKN Tidak Dipungut Biaya, Laporkan Jika Ada Pungli

21:46 Juli 6, 2025

Kabar Gembira! Karimunjawa Kini Punya Penerbangan Reguler Tiga Kali Seminggu, Harga Tiket Mulai Rp1 Jutaan!

21:01 Juli 6, 2025

Cegah Penyimpangan Fakta, DPR Resmi Bentuk Tim Pengawas Penulisan Sejarah

20:28 Juli 6, 2025

OIKN Luncurkan Program Eco Travellers, Jelajahi Kota Hutan IKN

19:46 Juli 6, 2025

Seperti kerangka acuan kerja, konfirmasi keikutsertaan dari pihak penyelenggara luar negeri, dan keterangan pembiayaan.

Peserta PLDN juga wajib membuat laporan pasca-kegiatan. Setiap peserta wajib melaporkan hasil kegiatan paling lambat 2 minggu setelah kembali ke Indonesia.

Peserta PLDN juga bertanggung jawab penuh atas pelanggaran pelaksanaan PDLN yang dilakukan tanpa persetujuan Presiden. Termasuk konsekuensi administratif maupun sanksi lainnya.