Ini Aturan Baru Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Pejabat Negara

Dalam forum internasional lintas kementerian/lembaga, jumlah peserta akan mengikuti rekomendasi instansi terkait.

Adapun untuk sidang bilateral atau multilateral, maksimal lima orang dapat ditugaskan, dengan tambahan dua orang apabila melibatkan kelompok kerja lintas organisasi.

Kebijakan itu juga mengatur persyaratan dan prosedur ketat bagi pelaku PDLN. Yakni permohonan izin harus diajukan paling lambat tujuh hari sebelum keberangkatan dan dilengkapi dokumen pendukung.

Related Post

Pembangunan Gedung Wing 2 Kementerian PUPR di IKN Dipercepat, PTPP: Progres Sudah 54,77 Persen

20:55 Mei 22, 2025

Pak Bas: Hingga April 2025, Ada 42 Perusahaan yang Berinvestasi di IKN

19:39 Mei 22, 2025

Bareskrim Polri Pastikan Ijazah Jokowi Asli! Hasil Uji Forensik dan Bukti Lengkap Dibuka ke Publik

18:03 Mei 22, 2025

GEGER! Bos Sritex Iwan Setiawan Lukminto Ditangkap, Rp692 Miliar Menguap, Bank BJB dan Bank DKI Terseret

22:45 Mei 21, 2025

Seperti kerangka acuan kerja, konfirmasi keikutsertaan dari pihak penyelenggara luar negeri, dan keterangan pembiayaan.

Peserta PLDN juga wajib membuat laporan pasca-kegiatan. Setiap peserta wajib melaporkan hasil kegiatan paling lambat 2 minggu setelah kembali ke Indonesia.

Peserta PLDN juga bertanggung jawab penuh atas pelanggaran pelaksanaan PDLN yang dilakukan tanpa persetujuan Presiden. Termasuk konsekuensi administratif maupun sanksi lainnya.