IKNPOS.ID – Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mendongkrak jumlah pengguna sistem pembayaran non tunai atau QRIS di Kalimantan Timur (Kaltim).
Kantin-kantin dan beberapa lokasi belanja di IKN dan sekitarnya telah menerapkan QRIS untuk memudahkan pembayaran secara elektronik.
Bank Indonesia (BI) Kalimantan Timur (Kaltim) terus melakukan sosialisasi sistem pembayaran non tunai atau QRIS melalui sejumlah kegiatan menarik.
Related Post
Selain melalui acara-acara yang digelar, BI memperluas QRIS ke pasar-pasar tradisioal dan sekolah.
Hasilnya, kini jumlah pengguna QRIS di Kaltim mencapai 779.000 pengguna per November 2024.
Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim Bayuadi Hardiyanto mengatakan, jumlah pengguna QRIS di Kaltim mengalami peningkatan, yakni dari 760.563 pengguna pada Juni 2024, menjadi sebanyak 779.000 pengguna pada November 2024.
“Secara total, kanal QRIS sudah digunakan oleh lebih dari 779 ribu orang dari sisi pengguna, kemudian lebih dari 560.000 dari sisi merchant,” jelasnya, di Samarinda, Senin Desember 2024.
Bayuadi mengatakan, tingginya peningkatan pengguna QRIS karena beberapa hal, antara lain seringnya BI Kaltim melakukan sosialisasi melalui sejumlah kegiatan menarik ke sekolah-sekolah, ke sejumlah pasar, dan beragam agenda yang digelar pihaknya.
Sejumlah giat perluasan QRIS yang dilakukan seperti kolaborasi dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, komunikasi langsung dengan masyarakat, penyelenggaraan festival seperti “Summer Fest Kaltim”, hingga edukasi ke masyarakat.
Hal lainnya adalah dampak dari banyaknya pekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), karena kantin-kantin dan beberapa lokasi belanja di IKN dan sekitarnya juga memasang QRIS di merchant mereka, untuk memudahkan pembayaran secara elektronik.
Hingga kini pihaknya pun terus menguatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pembayaran non-tunai ke sejumlah daerah, bahkan BI pusat pun terus memperluas penggunaan QRIS hingga mancanegara, bukan hanya Benua Asia, tapi juga sejumlah negara di Benua Eropa.
Terverifikasi Dewan Pers