Fasilitator Riyatno, Tirta Nugraha Mursitama, Nurul Ichwan, Imam Soejoedi, dan Direktur Data dan Informasi Siti Romayah menjadi pendampingnya.
Sementara di Kelompok II, topik yang dibahas adalah Upaya Pengembangan Hilirisasi Komoditas Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi di Daerah.
Dengan moderator Direktur Deregulasi Penanaman Modal Dendy Apriandi, kelompok ini mendapat insight dari fasilitator Heldy Satrya Putera, Andi Maulana, Robert Leonard Marbun, Direktur Wilayah I Agus Joko Saptono, dan Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Noor Fuad Fitrianto.
Related Post
Para peserta dari dua kelompok dengan antusias menyimak informasi yang disampaikan oleh para fasilitator, begitu juga saat memberi masukan kepada ketua kelompok.
Berbagai masukan ini kemudian dirangkum sebagai rekomendasi untuk isu-isu strategis sesuai tema kelompok masing-masing.
Saat rekomendasi dari masing-masing kelompok dibacakan pada akhir acara, para peserta menyambut dengan tepukan meriah sebagai bentuk persetujuan dan dukungan atas kesepakatan bersama ini.
Dari Kelompok I, isu-isu strategis yang menjadi sorotan adalah
1) Kebijakan, potensi, dan ekosistem peluang hilirisasi investasi strategis di daerah,
2) Akselerasi kerja sama internasional dan promosi serta fasilitasi minat hilirisasi investasi strategis di daerah,
3) Dukungan pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan hilirisasi investasi strategis di daerah.
Sementara itu, Kelompok II mengangkat isu-isu strategis berupa
1) Kelembagaan,
2) Percepatan Perkada RDTR serta mekanisme Fiktif Positif dalam pemrosesan Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3) Anggaran,
4) Kesejahteraan,
5) Dana Alokasi Khusus (DAK),
6) Pengembangan SDM.
Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, juga mengidentifikasi potensi serta tantangan hilirisasi dan investasi di seluruh Indonesia. Dengan sinergi yang baik, diharapkan target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. (*)
Terverifikasi Dewan Pers