IKNPOS.ID – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan acara tahunan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah.
Acara mengambil tema ‘Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas’, dilaksanakan di Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.
Kegiatan ini merupakan bagian integral dari Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Investasi 2024 yang berlangsung sehari setelahnya yaitu pada Rabu, 11 Desember 2024.
Related Post
Rapat konsolidasi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Heldy Satrya Putera, serta para deputi.
Adapun para deputi yang terlibat dalam acara itu yaitu Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tirta Nugraha Mursitama, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Nurul Ichwan, dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Iwan Suryana.
Hadir pula Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Imam Soejoedi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal Andi Maulana, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Robert Leonard Marbun.
Rapat Konsolidasi ini diikuti oleh 942 peserta berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 38 provinsi dan 514 kabupaten-kota.
Selain itu juga diikuti 24 Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan lima Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Kehadiran para peserta dari berbagai instansi pusat dan daerah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Hilirisasi dan Investasi sebagai Ujung Tombak Pertumbuhan Ekonomi
Pemilihan tema yang menekankan kepada akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan tak lepas dari poin kelima dari delapan Misi ‘Asta Cita’ dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Terverifikasi Dewan Pers