IKNPOS.ID – Kenaikan upah minimum menjadi momen yang selalu dinantikan para pekerja di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen.
Dengan kenaikan ini, UMP Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 diperkirakan akan meningkat Rp218.455 dari tahun sebelumnya, menjadikan totalnya Rp3.579.313,77.
Perhitungan Kenaikan UMP Kaltim 2025
Tahun 2024, UMP Kaltim ditetapkan sebesar Rp3.360.858, naik 6,2 persen dari UMP 2023 yang sebesar Rp3.202.396,04. Jika kenaikan sebesar 6,5 persen direalisasikan, maka perhitungan UMP 2025 adalah:
Related Post
UMP 2025 = UMP 2024 + (UMP 2024 x 6,5%)
UMP 2025 = Rp3.360.858 + (Rp3.360.858 x 6,5%) = Rp3.579.313,77
Target Penetapan UMP dan UMK 2025
Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, gubernur diwajibkan menetapkan UMP 2025 sebelum 25 November 2024. Setelah itu, bupati dan wali kota akan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat sebelum 25 Desember 2024.
Selain UMP dan UMK, Yassierli juga menyebutkan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) harus dilakukan dalam rentang waktu yang sama.
“Timeline kami untuk penetapan UMP hingga UMK dan UMS paling lambat sebelum 25 Desember,” ujar Yassierli.
Daftar UMK 2024 di 10 Kabupaten/Kota Kaltim
Sebagai informasi, berikut daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kaltim pada 2024:
- Kota Balikpapan: Rp3.813.125
- Kota Samarinda: Rp3.761.059
- Kabupaten Kutai Kartanegara: Rp3.839.413
- Kabupaten Kutai Timur: Rp3.767.086
- Kabupaten Kutai Barat: Rp3.739.541
- Kabupaten Paser: Rp3.762.425
- Kabupaten Penajam Paser Utara: Rp3.754.187
- Kabupaten Berau: Rp3.745.412
- Kabupaten Mahakam Ulu: – (mengikuti UMK Kutai Barat)
- Kota Bontang: Rp3.780.559
Apa Artinya Kenaikan UMP dan UMK?
Kenaikan UMP dan UMK memberikan angin segar bagi pekerja karena daya beli mereka meningkat. Namun, kenaikan ini juga menantang bagi perusahaan yang perlu menyesuaikan struktur biaya operasional.
Kepastian mengenai UMP dan UMK 2025 akan diumumkan setelah proses penetapan selesai pada akhir tahun 2024. Masyarakat diharapkan untuk terus memantau perkembangan agar mendapatkan informasi terkini.
Terverifikasi Dewan Pers