IKNPOS.ID – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan, jumlah dokter spesialis dan dokter umum yang bersedia ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di provinsi tersebut masih kurang.
Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kaltim. “Kami telah berkoordinasi dengan bidang sumber daya manusia kesehatan untuk memanfaatkan program penugasan khusus dokter,” ujar Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin di Samarinda, Selasa, 10 Desember 2024.
“Dokter yang baru lulus, baik umum maupun spesialis, akan ditempatkan di daerah yang masih kekurangan tenaga kesehatan, seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Berau,” lanjut Jaya.
Related Post
Terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaya menyatakan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kaltim sudah mencapai universal health coverage. Namun, masih ada pekerjaan rumah untuk meningkatkan aktivasi kepesertaan.
“Kami telah berkoordinasi dengan DPR RI dan mereka meminta laporan agar bisa membantu mengatasi masalah ini,” kata Jaya.
Jaya juga menyinggung potensi pemanfaatan dana bagi hasil (DBH) sektor kesehatan. Pihaknya masih berkoordinasi dengan DPR RI karena selama ini belum optimal memanfaatkan DBH sektor kesehatan.
“Kami berharap setiap tahun bisa mendapat dukungan untuk program-program kesehatan di Kaltim,” harapnya.
Dalam kunjungan Komisi IX DPR RI, Dinkes Kaltim juga membahas program inisiatif kesehatan yang telah disimulasikan, yaitu pemberian tes kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun.
Ada beberapa jenis tes kesehatan gratis yang diberikan. Untuk bayi baru lahir, Dinkes Kaltim memprogramkan mulai skrining sejak 1.000 hari pertama kehidupan. Untuk usia 35 tahun ke atas, ada pemeriksaan darah rutin dan skrining hipertensi.
“Sementara untuk usia 40 tahun ke atas, ada pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan fungsi ginjal setiap tahun sekali,” terang Jaya.
Dinkes Kaltim optimistis program-program tersebut dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan dan menjamin akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kaltim, termasuk untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Terverifikasi Dewan Pers