IKNPOS.ID – Partai Demokrat menyatakan mendukung kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang bakal diterapkan mulai 1 Januari 2025, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
“Partai Demokrat mendukung komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan kenaikan PPN itu terjadi secara bertahap, mulai dari kenaikan PPN 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022, dan dari 11 persen menjadi 12 persen yang dimulai pada 1 Januari 2025.
Related Post
Dia pun mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menerapkan PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah saja, setelah berkoordinasi dengan DPR RI.
Menurut dia, barang dan jasa mewah tersebut sebelumnya sudah dikenakan PPN sebesar 11 persen dan dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu. Artinya barang dan jasa selain yang tergolong mewah, tidak dikenakan kenaikan PPN dan tetap sebesar 11 persen.
“Sedangkan, untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, seperti bahan sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, angkutan umum dan rumah sederhana serta air minum, tetap berlaku tarif PPN 0 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut.
Selain itu, Partai Demokrat juga siap mengawal pelaksanaan pemberian paket stimulus agar tepat sasaran, senilai Rp38,6 triliun, di antaranya dalam bentuk bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kilogram per bulan.
Kemudian diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPH Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji Rp10 juta per bulan, hingga penerapan bebas PPH bagi UMKM beromset kurang dari Rp500 juta per tahun.
“Partai Demokrat berharap melalui pelaksanaan kebijakan ini, kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi ke depan, agar pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Terverifikasi Dewan Pers