IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melaporkan tingginya minat investor asing untuk menanamkan modal di proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia.
Total potensi investasi yang tercatat hingga saat ini mencapai Rp 1.042,21 triliun, dengan dominasi dari luar negeri.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyampaikan bahwa hingga saat ini telah masuk 531 surat pernyataan minat atau Letter of Intent (LoI) dari calon investor. Mayoritas dari LoI tersebut berasal dari dalam negeri.
“Kalau dilihat dari situs investara.ikn.go.id, kita bisa melihat, dari 531 LoI, 329 di antaranya berasal dari domestik, sedangkan 202 sisanya merupakan investasi luar negeri,” ujar Agung.
Potensi Investasi Asing
Meski jumlah LoI domestik lebih banyak, potensi investasi luar negeri ternyata lebih besar. Dari 329 LoI dalam negeri, total nilai investasi yang dapat dihimpun mencapai Rp 461,78 triliun.
Sementara dari 202 LoI luar negeri, nilai investasinya diproyeksikan mencapai Rp 580,43 triliun.
“Potensi total investasi dari dalam dan luar negeri mencapai Rp 1.042,21 triliun,” sebutnya.
China dan Amerika Serikat Dominan
Investasi asing berasal dari berbagai negara, dengan China menjadi yang paling banyak menyampaikan minat.
China mengirimkan 35 LoI dengan nilai investasi mencapai Rp 112,54 triliun. Disusul Singapura dengan 30 LoI (Rp 5,92 triliun) dan Malaysia dengan 26 LoI (Rp 74,45 triliun).
Namun, meski jumlah LoI lebih sedikit, Amerika Serikat mencatat potensi investasi tertinggi. Dengan hanya 10 LoI, AS diproyeksikan menyumbang hingga Rp 247 triliun.
Negara-negara lain yang telah mengutarakan minatnya antara lain:
- Korea Selatan: 18 LoI (Rp 98,49 triliun)
- Austria: 3 LoI (Rp 18,98 triliun)
- Uni Emirat Arab: 5 LoI (Rp 3,3 triliun)
- Belanda: 3 LoI (Rp 0,1 triliun)
- Inggris: 5 LoI (Rp 0,3 triliun)
- Perancis: 3 LoI (Rp 2,75 triliun)
- Jerman: 5 LoI (Rp 0,53 triliun)
- Rusia: 1 LoI (Rp 0,8 triliun)
Agung optimis bahwa minat tinggi dari investor ini akan mendukung percepatan pembangunan di IKN.
Terverifikasi Dewan Pers