IKNPOS.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Bappenas terkait usulan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun.
Dana tersebut diajukan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana legislatif serta yudikatif di IKN.
“Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan sebesar Rp8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” ujar Basuki saat ditemui di kantor Otorita IKN, Jakarta.
Basuki menjelaskan, tambahan anggaran ini juga akan digunakan untuk mempercepat konektivitas di IKN. Ia menyebut bahwa proses lelang proyek pembangunan legislatif dan yudikatif akan dimulai pada Januari 2025.
“Tahun depan sudah Januari kan? Iya, bulan depan [dilelang],” tegas Basuki.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta Basuki untuk mempercepat pembangunan infrastruktur utama di IKN, termasuk gedung yudikatif dan legislatif.
Selain itu, pembangunan ekosistem IKN, seperti hunian, perkantoran, dan infrastruktur dasar, juga menjadi prioritas.
Pembangunan kantor legislatif dan yudikatif ini ditargetkan selesai pada 2028, tepat sebelum Presiden Prabowo resmi berkantor di IKN.
“Yudikatif, eksekutif, dan legislatif harus sudah siap, plus huniannya. Kalau ada program dan anggarannya, saya kerjakan,” ujar Basuki.
