Basuki Hadimuljono Targetkan Milestone Pembangunan IKN pada 2025 dan 2028

IKNPOS.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan dua milestone penting dalam pembangunan IKN yang sesuai rencana akan tercapai pada 2025 dan 2028.

Kedua target ini menjadi acuan untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang modern di masa depan.

Dalam penjelasannya, Basuki menjelaskan bahwa pada tahun 2025, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan hunian, kantor, serta fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan pertokoan.

Wajah Gelap IKN: Warga Menangis, Moral Teriris, Prostitusi Rusak Martabat Calon Ibu Kota!

11:12 Mei 24, 2025

Fasilitas itu seharusnya bisa mendukung perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. “Kami berharap pada 2025, jika arahan dari Menteri PANRB sudah jelas, kami akan siap dengan semua fasilitas pendukung untuk ASN,” ujarnya.

Sedangkan pada 2028, pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif akan selesai. Hal ini mencakup pembangunan kantor serta hunian para pejabat negara.

“Di 2028, kami akan menyelesaikan sektor legislatif dan yudikatif, termasuk hunian bagi pejabatnya,” ujar Basuki di Jakarta, usai mengikuti Musrenbangnas terkait RPJMN 2025-2029.

Pembangunan IKN, lanjut Basuki, membutuhkan langkah strategis yang matang, terutama dalam perencanaan infrastruktur dan peningkatan investasi.

“Kami hampir siap untuk menandatangani laporan kepada Presiden, sementara Menteri Pekerjaan Umum juga segera melaporkan untuk peresmian. Akan ada sekitar 4 hingga 5 groundbreaking yang melibatkan pembangunan sekolah, restoran, dan kantor,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya prinsip ekonomi Pancasila dalam pembangunan IKN.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan IKN harus berlandaskan pada perencanaan yang matang dan berorientasi pada ekonomi kekeluargaan. “Pembangunan harus terencana, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita tempuh,” ujarnya.

Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy menambahkan, nantinya penyempurnaan dan penetapan RPJMN dilakukan melalui perpres. Hal itu menurutnya akan digunakan sebagai dasar pembangunan nasional lima tahun mendatang. (*)