IKNPOS.ID – Program ketahanan pangan terus digalakkan di berbagai daerah. Semua unsur dilibatkan dalam program ketahanan pangan, termasuk TNI Angkatan Darat (AD).
TNI AD bertugas membebaskan lahan kemudian pengelolaan lahan. Saat ini telah ada 185 hektare lahan telah dibebaskan TNI AD di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Ditargetkan 2026, TNI AD bisa membebaskan lahan seluas 400 hektare. Semuanya akan ditanami tanamam hortikultura demi program ketahanan pangan.
Tim Pokja Kajian Strategis Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat (Sahli KSAD) Bidang Politik dan Keamanan Nasional (Polkamnas) diminta mengoptimalkan peran Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil).
Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) nantinya mengawal dan mendampingi program ketahanan pangan di berbagai wilayah, salah satunya di Sulawesi Tengah dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pa Sahli Tk. II Kasad Bidang Kamkof Komunal Brigjen TNI Dody Triwinarto mengatakan, pihaknya mengawal program ketahanan pangan yang dimulai dari pembabasan tanah.
Kemudian mengawal pengelolaan lahan.
“Upaya pembebasan dan pengelolaan lahan untuk program ketahanan pangan ini merupakan langkah besar dalam mendukung ketahanan pangan, tidak hanya untuk daerah Sulawesi Tengah, tetapi juga untuk kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelas Dody dalam FGD di Donggala, Selasa, 12 November 2024.
Forum diskusi, lanjut Dody, merupakan bagian dari langkah strategis dalam menyusun kajian strategis bertajuk “Optimalisasi peran Satkowil dalam mengawal dan mendampingi program ketahanan pangan di wilayah”.
Wilayah Sulawesi Tengah telah memetakan Kawasan Pangan Nusantara (KPN), Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.
KPN tersebut merupajan lahan seluas 1500 hektare. TNI AD berperan aktif dalam pendampingan, terutama dalam proses pembebasan lahan yang sebelumnya terhambat.
Menurut dia, TNI AD dalam hal ini Korem 132/Tadulako dan Kodim 1306/Kota Palu telah berhasil membersihkan 85 hektare lahan dan menanam tanaman hortikultura pada tahap pertama.
Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan lahan seluas 100 hektare pada tahap kedua.
“Kami menargetkan pada tahun 2026 mencapai 400 hektare lahan yang siap dimanfaatkan,” ujarnya.
Dody Triwinarto menekankan bahwa tanah yang dibersihkan tersebut adalah tanah negara yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat.
Namun, kata dia, TNI dan pemerintah daerah berperan penting dalam memastikan agar proses pembagian lahan berlangsung tertib dan tanpa konflik.
Ia menjelaskan program kawasan pangan ini akan menciptakan sistem pangan yang lebih terorganisir dan dapat memanfaatkan hasil bumi secara optimal.
Selain itu, akan ada badan pengelola yang akan mengatur distribusi hasil panen ke pasar atau ke IKN, guna menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.
“Penting untuk dicatat bahwa kawasan ini telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai wilayah yang cocok untuk tanaman hortikultura, mengingat keterbatasan sumber daya air di wilayah tersebut,” ujarnya.
Ia mengharapkan program ini dapat menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan IKN dan menjadi model bagi program ketahanan pangan serupa di daerah lain.
Terverifikasi Dewan Pers