IKNPOS.ID – Program ketahanan pangan terus digalakkan di berbagai daerah. Semua unsur dilibatkan dalam program ketahanan pangan, termasuk TNI Angkatan Darat (AD).
TNI AD bertugas membebaskan lahan kemudian pengelolaan lahan. Saat ini telah ada 185 hektare lahan telah dibebaskan TNI AD di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Ditargetkan 2026, TNI AD bisa membebaskan lahan seluas 400 hektare. Semuanya akan ditanami tanamam hortikultura demi program ketahanan pangan.
Related Post
Tim Pokja Kajian Strategis Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat (Sahli KSAD) Bidang Politik dan Keamanan Nasional (Polkamnas) diminta mengoptimalkan peran Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil).
Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) nantinya mengawal dan mendampingi program ketahanan pangan di berbagai wilayah, salah satunya di Sulawesi Tengah dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pa Sahli Tk. II Kasad Bidang Kamkof Komunal Brigjen TNI Dody Triwinarto mengatakan, pihaknya mengawal program ketahanan pangan yang dimulai dari pembabasan tanah.
Kemudian mengawal pengelolaan lahan.
“Upaya pembebasan dan pengelolaan lahan untuk program ketahanan pangan ini merupakan langkah besar dalam mendukung ketahanan pangan, tidak hanya untuk daerah Sulawesi Tengah, tetapi juga untuk kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelas Dody dalam FGD di Donggala, Selasa, 12 November 2024.
Forum diskusi, lanjut Dody, merupakan bagian dari langkah strategis dalam menyusun kajian strategis bertajuk “Optimalisasi peran Satkowil dalam mengawal dan mendampingi program ketahanan pangan di wilayah”.
Wilayah Sulawesi Tengah telah memetakan Kawasan Pangan Nusantara (KPN), Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.
KPN tersebut merupajan lahan seluas 1500 hektare. TNI AD berperan aktif dalam pendampingan, terutama dalam proses pembebasan lahan yang sebelumnya terhambat.
Menurut dia, TNI AD dalam hal ini Korem 132/Tadulako dan Kodim 1306/Kota Palu telah berhasil membersihkan 85 hektare lahan dan menanam tanaman hortikultura pada tahap pertama.
Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan lahan seluas 100 hektare pada tahap kedua.
Terverifikasi Dewan Pers