IKNPOS.ID – Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Hidayat Sumadilaga, memastikan adanya rencana penambahan rumah tapak bagi para menteri di IKN Nusantara.
Jika sebelumnya hanya 34 unit rumah yang direncanakan, namun jumlah ini akan ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita akan menyesuaikan dengan kabinet sekarang. Masalah bangunannya, penyesuaian yang lama dengan yang baru ini juga pastinya akan menjadi tanggung jawab kita,” ujar Danis dalam keterangan tertulisnya.
Related Post
Danis menyebut bahwa penambahan unit rumah menteri ini juga mempertimbangkan agar desain dan standar bangunan tetap konsisten dengan unit rumah yang telah dibangun sebelumnya.
Progres Rumah Tapak Menteri
Pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) hampir selesai. Dari total 36 rumah menteri di IKN, per Oktober 2024 sudah ada 29 yang rampung.
“Sekarang ada 29 ya, tinggal 7 lagi,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto.
Menurtnya, sebanyak 36 rumah menteri di IKN akan rampung pada akhir Oktober.
“Setiap rumah sudah akan dilengkapi oleh perabotan alias full furnished,” ujarnya.
Iwan juga memastikan pihaknya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah menteri tambahan ke depan.
Dalam rancangannya, penambahan rumah menteri di IKN idealnya bakal dilakukan di wilayah pengembangan 1B dan 1C.
“Ya masih ada [tanahnya], ini kan yang kita bangun sekarang ini kan di WP1 A ya di KIPP, jadi masih banyak lokasi. Dan sebenarnya kalau lihat tempatnya mungkin lebih ideal ada yang di 1B misalnya atau 1C gitu,” teranganya.
Dengan tambahan ini, seluruh menteri di kabinet dapat memiliki hunian resmi di IKN, mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan pusat.
Penambahan hunian untuk menteri ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun fasilitas lengkap di IKN, termasuk fasilitas tempat tinggal, sarana perkantoran, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Terverifikasi Dewan Pers