IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi menjalin kerja sama dengan tujuh perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) untuk membangun Command Center fase II di IKN.
Command Center Fase II bekantor di Gedung Kemenko Polhukam 3 di IKN akan berkontribusi melalui keahliannya dalam bidang teknologi informasi untuk membangun pusat kendali canggih dan efisien yang akan memperkuat fondasi baik dari sisi hardware dan software.
Adapun tujuh perusahaan asal Amerika Serikat yang terlibat dalam kerja sama dengan IKN membangun Command Center Fase II itu, Amazon Web Services, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, dan Motorola.
Related Post
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi dengan CEO Meta Mind Global Corporation (MMGC), Vishal Currie yang mewakili tujuh perusahaan teknologi tersebut, pada Kamis 31 Oktober 2024 lalu.
Perjanjian implementasi Proof of Concept (PoC) yang ditandatangani itu senilai US$ 7,6 juta atau Rp 120,08 miliar (kurs Rp 15.800).
Mohammed Ali berharap Command Center Fase II di IKN akan menjadi pusat percontohan teknologi smart city yang mendukung pengembangan teknologi di Nusantara untuk masa depan.
“Kami telah memasuki tahap awal pembangunan PoC Command Center fase II di IKN. Kami berharap, teknologi ini akan menjadi pusat percontohan teknologi smart city yang berpotensi besar dalam mendukung pengembangan teknologi di Nusantara untuk masa depan,” harap Ali.
Masing-masing perusahaan akan berkontribusi dengan keahliannya dalam bidang teknologi informasi untuk membangun pusat kendali canggih dan efisien yang akan memperkuat fondasi Command Center ini, baik dari sisi hardware dan software.
Berikut kontribusi 7 perusahaan AS dalam kerja sama Command Center fase II di IKN.
1. Amazon Web Services akan menyediakan layanan cloud dan keamanan IT,
2. Autodesk menangani manajemen konstruksi dan desain,
3. Cisco mendukung infrastruktur IT dan jaringan,
4. Esri berperan dalam analisis geospasial,
Terverifikasi Dewan Pers