IKNPOS.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa sektor konstruksi menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 dari segi lapangan usaha.
Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Pembangunan ini tentunya sejalan dengan berlanjutnya pembangunan IKN,” ujar Amalia dalam konferensi pers BPS ditulis Sabtu 9 November 2024.
Pertumbuhan Pengeluaran yang Positif di Semua Komponen
Dari sisi pengeluaran, Amalia menyebutkan bahwa setiap komponen mencatat pertumbuhan positif.
Salah satu komponen yang mencatat pertumbuhan signifikan adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dengan kenaikan sebesar 5,15 persen secara tahunan (year on year/yoy).
PMTB ini mencerminkan investasi dalam bentuk aset tetap dan banyak dipengaruhi oleh proyek infrastruktur pemerintah.
“Pertumbuhan komponen PMTB didorong oleh proyek-proyek infrastruktur pemerintah dan swasta yang melanjutkan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan IKN,” jelas Amalia.
Selain proyek-proyek infrastruktur, pertumbuhan PMTB juga didukung oleh peningkatan realisasi belanja modal pemerintah dan impor barang modal yang lebih tinggi.
Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan yang meningkat atas alat dan bahan untuk mendukung proyek pembangunan di Indonesia, khususnya proyek strategis seperti IKN.
Produk Domestik Bruto Tumbuh 4,95 Persen pada Triwulan III 2024
Secara keseluruhan, BPS mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan III 2024 mencapai 4,95 persen yoy.
Meski menunjukkan pertumbuhan positif, angka ini sedikit melambat dibandingkan dengan kuartal II yang mencatat pertumbuhan 5,05 persen yoy.
Amalia mengatakan bahwa sektor konstruksi tetap menjadi sektor yang kuat dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang berpotensi mempengaruhi laju investasi.
Dukungan Penuh dari Pemerintah untuk Kelanjutan Proyek IKN
Terverifikasi Dewan Pers