Pemerintah Bakal Salurkan Subsidi BBM, Bahlil Sebut Ojol Tidak Termasuk Kriteria Penerima

IKNPOS.ID – Pemerintah sedang membenahi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang kerap tidak tepat sasaran.

Opsi yang akan diambil pemerintah agar tepat sasaran adalah dengan memberikan subsidi kepada masyarakat penerima dengan dua skema.

Skema pertama adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan skema kedua, subsidi langsung pada barang seperti yang sudah berjalan.

“Skemany blending antara subsidi barang dan sebagian subsidi BLT,” kata Bahli, Kamis 28 November 2024.

Dua skema itu akan diterapkan untuk meningkatakn daya beli masyarakat dan memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran.

“Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran,” jelas Bahlik.

Menurut Bahlil, pengumuman subsidi BBM dengan skema campuran itu akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Namun, Bahlil belum menyebutkan kepastian pengumuman terkati subsidi BBM tersebut.

Tekait siapa yang berhak menerima subisi, menurut Bahlil masiih dibahas. Namun yang jekas ojek online (Ojol) bukan termasuk yang mendapatkan subsidi. Sebab, menurutnya ojol merupakan kegiatan usaha.

Bahlil mengatakan, tidak sedikit pengusaha memiliki sejumlah unit kendaraan bermotor lalu disewakan kepada masyarakat untuk ojol.

“Masa yang kayak gini disubsidi?” ujarnya.

Namun demikian, subsidi akan dihitubg secara bijakasana termasuk siapa saja yang berhak menerimanya.Bisa saja aja sebagian driver ojol mendapat BLT jika yang bersangkutan memenuhi kriteria.

Kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia.

Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS akan ditunjuk sebagai komandan dalam menyeragamkan data.

“Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” ujarnya.