Salah satu langkah strategis yang kami tempuh adalah membentuk koordinator yang mampu mengakomodir kepentingan bersama. Namun, tetap mengacu pada rencana induk dan capaian proyek yang telah ditargetkan.
Implementasi kebijakan Dokumen Satu Peta (One Map Policy) menjadi krusial untuk memastikan perencanaan dan pemetaan pembangunan dapat termonitor secara menyeluruh,” papar Danis.
Dokumen One Map pada tingkat yang lebih rinci untuk suatu kawasan (sub-sub WP atau blok) membutuhkan adanya Rencana Tapak Kawasan (RTK) sebagai panduan sinkronisasi pelaksanaan.
RTK berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan tapak kawasan dari berbagai proyek pembangunan. Baik di atas maupun di bawah tanah.
Fokus utama RTK adalah mencegah terjadinya tumpang tindih (interface/clash) antara desain dari berbagai paket pekerjaan. Selain itu, RTK juga berperan dalam memantau progres pembangunan serta menjadi alat evaluasi untuk memastikan bahwa desain dapat diterapkan secara tepat di lapangan.
“Melalui berbagi pengalaman dan pengetahuan, diharapkan para profesional di bidang manajemen proyek dapat memperkuat kapasitas mereka dalam menangani kompleksitas manajemen lintas sektor, tata kelola sumber daya, serta pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait,” pungkasnya.
