IKNPOS.ID – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan penugasan strategis baru bagi Wakil Menteri BUMN untuk mendukung Menteri Erick Thohir dalam pembinaan perusahaan-perusahaan pelat merah.
Langkah ini tertuang dalam Instruksi Menteri BUMN RI No. INS-1/MBU/11/2024 yang resmi berlaku sejak 1 November 2024.
Melalui pembagian tugas ini, pemerintah berharap dapat lebih fokus dalam memperkuat peran BUMN sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia, sekaligus menjamin penerapan prinsip tata kelola yang baik, efisiensi, dan keberlanjutan di seluruh sektor BUMN.
Pembinaan 24 Perusahaan BUMN oleh Kartika Wirjoatmodjo
Kartika Wirjoatmodjo, yang lebih dikenal dengan sebutan Tiko, mendapat mandat untuk membina dan mengawasi 24 perusahaan BUMN selama lima tahun ke depan.
Tugas ini mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan yang tidak hanya memprioritaskan keberhasilan operasional, tetapi juga memastikan perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian nasional.
Dalam daftar pengawasannya terdapat sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di sektor-sektor strategis seperti energi, infrastruktur, transportasi, dan logistik.
Beberapa di antaranya adalah PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), serta Perum Bulog.
Tiko juga bertanggung jawab atas perusahaan-perusahaan transportasi utama seperti PT Garuda Indonesia (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Penugasan ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan di sektor-sektor vital ini, mengingat dampak langsung yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Di sisi lain, Tiko akan bekerja keras memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang dikelolanya tidak hanya berkembang secara finansial, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan daya saing di pasar global.
Pembinaan 23 Perusahaan BUMN oleh Dony Oskaria
Sementara itu, Dony Oskaria, Wakil Menteri BUMN lainnya, akan bertanggung jawab atas pembinaan 23 perusahaan pelat merah yang terutama bergerak di sektor keuangan, telekomunikasi, dan manufaktur.
Terverifikasi Dewan Pers