Ombudsman RI Ungkap Temuan Lima Desa Dikeluarkan dari Wilayah IKN Dampak Perubahan UU

Related Post

2 PROYEK RAKSASA IKN Rp313 Miliar: Pasar Rakyat Hingga Pusat Riset Anggrek

15:12 Juni 27, 2025

WARNING KERAS! Dilarang Mark Up, Suap & Manipulasi Data di Tahap Kedua Pembangunan IKN

15:53 Juni 20, 2025

Transisi Kekuasaan di IKN: OIKN, DPRD dan Pemkab PPU, Siapa Berwenang?

22:04 Juni 16, 2025

Transformasi Mobilitas di IKN: Kolaborasi Indonesia-Australia Wujudkan Kota Cerdas dan Ramah Lingkungan

15:07 Juni 14, 2025

Untuk itu, Ombudsman RI meminta Menteri Hukum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Otorita IKN (OlKN) berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tata ruang akibat perubahan luasan wilayah dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023.