IKNPOS.ID – Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Mohammed Ali Berawi, mengumumkan bahwa sistem kendali otonom pada Autonomous Rail Transit (ART) belum mencapai performa yang diharapkan.
Berdasarkan hasil uji coba proof of concept (PoC), teknologi ART di lingkungan IKN belum mampu beroperasi dengan keandalan yang sama seperti di Tiongkok.
“Kinerja ART dalam kegiatan PoC pada kondisi lingkungan saat ini di IKN belum menunjukkan sistem kendali otonom yang reliabel sebagaimana ditunjukkan pada sarana serupa di Tiongkok,” ungkap Ali dalam keterangan resmi, Rabu 13 November 2024.
Pengujian PoC yang dilaksanakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara bertujuan menguji keandalan dan adaptasi ART dalam kondisi lalu lintas campuran (mixed traffic), di mana ART berbagi jalan dengan kendaraan lainnya.
Namun, hasil evaluasi tim PoC menunjukkan bahwa sistem otonom ART masih membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan agar dapat berfungsi optimal.
“Perbaikan dan penyempurnaan teknologi sangat diperlukan untuk mencapai performa optimal sistem otonom sesuai dengan standar yang dipersyaratkan,” lanjut Ali.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa teknologi ART tetap berpotensi dimanfaatkan sebagai transportasi publik di Indonesia, namun dengan syarat perbaikan dan peningkatan fitur.
Tim PoC juga merekomendasikan agar penyempurnaan dilakukan pada beberapa aspek, termasuk peningkatan adaptasi dan keselamatan operasional di jalur mixed traffic serta pembaruan sistem komunikasi yang sesuai dengan standar keamanan siber di IKN.
“Rekomendasi tim penilai ini akan diberikan kepada para pihak terkait,” tambahnya.
Deputi Ali menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta Norinco dan CRRC untuk melaksanakan perbaikan, khususnya pada sistem otonom trem, sesuai dengan nota kesepahaman.
Dengan hasil evaluasi ini, ART yang didatangkan sebagai bagian dari kerja sama Otorita IKN dengan Norinco, didukung oleh CRRC, produsen perkeretaapian ternama asal Cina, akan dikembalikan ke Cina untuk perbaikan lebih lanjut.
Terverifikasi Dewan Pers