IKNPOS.ID – Mochamad Basuki Hadimuljono resmi dilantik sebagai Kepala Otorita IKN (OIKN) pada Selasa, 5 November 2024, di Istana Negara, Jakarta.
Usai dilantik, website resmi Otorita IKN kembali mencantumkan nama Basuki di posisi paling atas dalam struktur pejabat OIKN. Namanya tertulis lengkap: Dr. (H.C.) Ir. H. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D.p
Namun, untuk posisi Wakil Ketua Otorita IKN masih kosong. Hingga kini belum diketahui siapa yang akan menduduki posisi tersebut.
Sebelumnya, dalam website OIKN posisi Kepala Otorita IKN dan wakilnya kosong. Ini 20 Oktober 2024 pergantian kabinet di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kabinet Merah Putih, Basuki tidak lagi menjadi menteri. Namun, mantan Menteri PUPR itu masih dipercaya untuk menjadi Kepala Otorita IKN.
Alasannya Basuki adalah orang yang terlibat sejak awal dan sangat mengerti seluk beluk pembangunan di IKN.
Seperti diketahui, usai dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono langsung tancap gas. Pada Kamis, 7 November 2024, mantan Menteri PUPR ini sudah mulai ngantor di IKN (Ibu Kota Nusantara), Kalimantan Timur.
Tak hanya itu. Basuki juga tengah mengincar peluang investasi swasta. Tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan di IKN dalam waktu 3-4 tahun ke depan.
“Saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN. Ini perlu segera ditindaklanjuti. Kan dulu LoI itu nggak hanya investor. Setelah dipetakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor,” ujar Basuki usai dilantik sebagai pejabat definitif di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Minat para investor itu, lanjut Basuki, sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Terkait pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang menyebut kecepatan pembangunan IKN bakal lebih lambat dari sebelumnya, Basuki menegaskan akan berpegang pada komitmen pemerintah. Yaitu mempercepat penyelesaian pembangunan di IKN.
Terverifikasi Dewan Pers