IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa pemerintahan Prabowo Subianto bakal mengalami pelambatan. Ini diakui sendiri oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Alasannya, pemerintahan era Prabowo mengutamakan ketahanan pangan, sehingga infrastruktur pertanian lebih diutamakan.
Dody mengatakan pembangunan IKN tidak bisa dilakukan secepat seperti era Presiden Joko Widodo.
Setelah berdiskusi dengan Prabowo dirinya mendapatkan arahan untuk lebih berfokus pada penyediaan infrastruktur pertanian demi mendukung swasembada pangan.
Kementerian PU saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), seperti bendungan dan jaringan irigasi untuk mendukung program swasembada pangan programnya Prabowo itu.
“Kami akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), seperti bendungan dan jaringan irigasi guna mendukung program swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka,” jelasnya saat meninjau Jaringan Irigasi Komering di Bendung Perjaya, Martapura, OKU Timur, Sumatera Selatan, Kamis 31 Oktober 2024.
Dia menjelaskan keberadaan bendungan akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi agar bisa secara langsung mengairi lahan pertanian masyarakat dan meningkatkan Indeks Pertanaman.
Sementara itu, menanggapi pernyataan Menteri PU, Ketua Komisi II DPR RI Muhamad Rifqinizamy Karsayuda menyarankan agar Otorita IKN bisa diberikan kewenangan penuh dalam mengelola IKN, termasuk pembangunan hingga penataan infrastruktur.
Termasuk Kepala Otorita IKN yang ditunjuk segera definitif. Rifqi mengatakan, surpres calon Kepala Otorita IKN yang sudah disampaikan ke Pimpinan DPR RI maka harus segera ditindaklanjuti.
“Sesuai dengan tatib tentu Komisi II DPR RI menunggu surat resmi dari pimpinan DPR RI, apakah akan menugaskan kepada kepada Komisi II, sebagai mitra kerja IKN untuk melakukan proses lebih lanjut terhadap persetujuan penunjukan Pak Basuki sebagai Kepala OIKN,” ujarnya.
