Home News Menteri Ara Minta BPKP Audit FLPP, Banyak yang Gak Tepat Sasaran?
News

Menteri Ara Minta BPKP Audit FLPP, Banyak yang Gak Tepat Sasaran?

Share
Menteri PKP Maruarar Sirait (kiri) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh (kanan). Dok. Kompu PKP
Share

IKNPOS.ID – Rencana pemerintah untuk meningkatkan target penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025 menjadi 800.000 unit rumah subsidi menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan efektivitas pelaksanaannya.

Untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajukan audit pelaksanaan penyaluran FLPP kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Langkah ini diambil untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mengoptimalkan distribusi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepercayaan Masyarakat Diuji

Dalam pertemuan dengan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, yang berlangsung pada Selasa malam (28/11/2024), Menteri Ara menegaskan pentingnya audit terhadap penyaluran FLPP, khususnya yang dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN), sebagai bank penyalur utama.

“Saya ingin semua FLPP yang dilaksanakan diaudit, terutama yang disalurkan oleh BTN. Saya minta kepada BPKP untuk segera melaksanakan audit ini. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan dan kredibilitas program ini,” ujar Ara.

Audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai ketepatan sasaran penerima FLPP. Salah satu fokus utama audit adalah memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar menggunakan rumah yang dibeli dengan program KPR subsidi ini dan bukan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.

Peningkatan Target FLPP: Ambisi atau Tantangan?

Kementerian PKP berencana untuk meningkatkan alokasi penyaluran FLPP menjadi 800.000 unit pada tahun 2025, lebih dari empat kali lipat dari target 200.000 unit pada tahun 2024.

Menteri Ara menyatakan bahwa KPR FLPP sangat penting bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan harga dan angsuran yang terjangkau.

“Program KPR FLPP yang selama ini disalurkan melalui BP Tapera dan bank-bank penyalur sangat baik dan perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk memiliki rumah,” ungkapnya.

Share
Related Articles
News

Bima Arya: ASN Siap Pindah ke IKN?

IKNPOS.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya, mengungkapkan kesiapan Aparatur...

News

Menteri PU Tinjau Progres Pembangunan IKN dari Istana hingga Area Glamping

IKNPOS.ID - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau...

News

Sinergi Kementerian PUPR dan Otorita IKN Persiapkan Kota Masa Depan

IKNPOS.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menegaskan komitmennya...

IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028 Final
News

Realisasi Anggaran IKN Capai Rp43 Triliun, Pembangunan Pusat Pemerintahan Dipercepat

IKNPOS.ID - Data realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan tren...