IKNPOS.ID – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan bahwa unjuk kerja atau showcase Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, tidak akan dilanjutkan.
Sebelumnya, kereta tanpa rel ini direncanakan untuk dipamerkan kepada publik hingga 31 Desember 2024.
Pernyataan ini disampaikan Dudy seiring dengan keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menyerahkan seluruh wewenang terkait Trem Otonom kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“Jika dari otoritas IKN mengatakan bahwa trem otonom ini tidak memenuhi kriteria atau persyaratan yang diinginkan, maka kami sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada OIKN,” ujar Dudy di Jakarta belum lama ini
Hasil Uji Coba: Belum Memenuhi Kriteria di IKN
Keputusan untuk tidak melanjutkan showcase Trem Otonom didasarkan pada hasil Proof-of-Concept (PoC), yakni uji coba keandalan teknologi yang menunjukkan bahwa sistem autonomous trem tersebut belum dapat berfungsi dengan baik di IKN.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan bahwa OIKN bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penilaian PoC, sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2024.
“Hasil dari PoC menunjukkan bahwa sistem autonomous Trem Otonom belum dapat berfungsi dengan baik,” ungkap Ali.
Pengembalian Trem Otonom ke Tiongkok
Terkait rencana pengembalian Trem Otonom ke Tiongkok, Dudy menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di bawah kewenangan OIKN. Hal ini juga sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat untuk pelaksanaan PoC.
Ali menambahkan, jika showcase tidak dilakukan, maka pihaknya akan meminta perusahaan pembuat trem, Norinco International Cooperation Ltd., untuk membawa kembali trainset tersebut ke Tiongkok.
“Berdasarkan perjanjian MoU, OIKN memiliki hak untuk meminta pengembalian trainset Trem Otonom ke Tiongkok jika hasil PoC tidak memenuhi kriteria,” jelas Ali.
Masa Depan Transportasi di IKN
Keputusan untuk tidak melanjutkan showcase Trem Otonom menyoroti tantangan implementasi teknologi transportasi canggih di IKN.
Terverifikasi Dewan Pers