IKNPOS.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memperkenalkan konsep “deep learning” sebagai arah baru kebijakan pendidikan Indonesia.
Ia menegaskan bahwa deep learning bukanlah kurikulum baru, tetapi metode pembelajaran yang berbeda dari Kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh pendahulunya, Nadiem Makarim.
“Kita bocori ya, jadi arah pembelajaran ke depan itu mau saya arahkan ke arah yang namanya deep learning,” ungkap Mu’ti dalam tayangan YouTube Sahabat Pembelajar, Minggu 10 November 2024.
Related Post
Konsep ini, yang diusung Mu’ti sejak masa studinya di Australia 20 tahun lalu, bertujuan memperdalam pemahaman siswa melalui tiga pilar utama: mindful learning, joyful learning, dan meaningful learning.
Apa Itu Deep Learning?
Menurut Abdul Mu’ti, konsep deep learning bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Siswa tidak hanya sekadar menghafal materi, melainkan juga memahami dan merasakan relevansi dari apa yang mereka pelajari.
“Deep learning itu bukan kurikulum. Deep learning itu pendekatan belajar,” ujar Mu’ti saat di Kantor Badan Bahasa, Jakarta.
Mu’ti menguraikan pilar-pilar dalam konsep ini:
- Mindful Learning: Membantu siswa belajar dengan penuh kesadaran, memperhatikan proses pembelajaran secara mendalam.
- Joyful Learning: Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar siswa lebih termotivasi.
- Meaningful Learning: Mendorong siswa menemukan makna dari apa yang dipelajari, sehingga materi menjadi lebih relevan bagi kehidupan mereka.
Pendekatan ini bertujuan mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bermakna tanpa menggantikan kurikulum yang sudah ada.
Dengan demikian, guru dapat lebih terarah dalam mengelola kelas dan menciptakan interaksi yang mendalam antara siswa dan materi pelajaran.
Perbedaan dengan Kurikulum Merdeka
Kurikulum Merdeka, yang dikembangkan pada era Nadiem Makarim, bertujuan memulihkan pembelajaran pascapandemi dengan memberikan fleksibilitas dan fokus pada pengembangan karakter serta kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
Terverifikasi Dewan Pers