IKNPOS.ID – Komisi II DPR RI mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang mengalokasikan anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa.
Adapun petugas yang akan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan, hal itu bagian dari ikhtiar dan langkah-langkah yang harus diapresiasi dan diikuti.
“Saya kira ini ikhtiar yang baik dan bisa menjadi role model bagi kita semua,” kata Rifqinizamy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Pj Gubernur Kaltim dan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota se-Kaltim, Rabu 20 November 2024.
Dia berharap dengan jaminan tersebut, petugas penyelenggara Pilkada 2024 merasa lebih aman.
Sebelumnya, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, belajar dari pengalaman Pemilu 2019 lalu, dengan banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang meninggal saat bertugas, maka pihaknya menjamin akan dengan BPJS Ketenagakerjaan pada Pilkada 2024 ini.
“Pemprov Kaltim bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga ke tingkat kecamatan dan petugas pemungutan suara,” jelas Akmal Malik.
BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting mengingat kepadatan aktivitas petugas penyelenggara Pilkada 2024 yang cukup tinggi, dan rentan terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di lapangan.
Petugas penyelenggara Pilkada 224 bagian penting karena turut serta dalam memastikan proses demokrasi akan berjalan dengan lancar.
Dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini, diharapkan para penyelenggara Pilkada dapat bekerja dengan tenang dan fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Sebagai informasi, pelaksanaan pilkada serentak di Kaltim pada 27 November 2024 akan diikuti sebanyak 2.821.202 pemilih sesuai DPT. Dengan jumlah TPS sebanyak 6.274 yang tersebar di 1.038 kelurahan/desa.
Terverifikasi Dewan Pers