IKNPOS.ID – Menjelang akhir 2024, kasus demam berdarah dengue (DBD) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan peningkatan signifikan.
Hingga awal November, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim mencatat sebanyak 8.262 kasus, jauh melampaui angka 6.000 kasus yang dilaporkan sepanjang 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengungkapkan keprihatinannya atas lonjakan ini, yang ia kaitkan dengan fenomena anomali pancaroba atau perubahan iklim.
“Terutama di daerah-daerah cekungan seperti bekas tambang dan banyak wadah yang menjadi sarang nyamuk. Saya dengar daerah Sepaku (Kabupaten Penajam Paser Utara) sudah banyak muncul kasus DBD. Kita akan segera rapat untuk menentukan langkah mitigasi,” ujar Akmal Malik.
Kutai Kartanegara Catat Kasus Tertinggi
Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kaltim, Setyo Budi Basuki, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi wilayah dengan angka kasus tertinggi, yaitu 2.339 kasus, sementara kasus terendah tercatat di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dengan 36 kasus.
Wilayah Penajam Paser Utara (PPU) juga mengalami lonjakan signifikan, dari 118 kasus pada 2023 menjadi 1.125 kasus per Oktober 2024.
“Kasus meninggal dunia akibat DBD di Kaltim tahun ini mencapai 18 orang. Angka kematian tertinggi terjadi di Kutai Barat (Kubar), disusul Paser dan Samarinda masing-masing 4 kasus,” ungkap Setyo.
Langkah Mitigasi dan Penyebab Lonjakan
Setyo menegaskan bahwa lonjakan kasus DBD tidak semata-mata dipicu oleh perubahan iklim. Menurutnya, iklim Kaltim yang cenderung selalu basah berbeda dengan provinsi lain yang memiliki musim hujan dan kemarau.
“Masalah utama adalah genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Oleh karena itu, masyarakat harus aktif mendeteksi dan menghilangkan genangan-genangan air, termasuk di wadah bekas atau cekungan tanah,” tambahnya.
Pemerintah daerah melalui Dinkes Kaltim berencana mengintensifkan program 3M Plus (Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang barang bekas) serta fogging di wilayah-wilayah rawan. Rapat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota juga akan segera digelar.
