IKNPOS.ID – Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, menyatakan minat kuat negaranya untuk berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek yang diminati Jepang mencakup penyediaan teknologi elevator di istana kepresidenan hingga pengembangan teknologi kota pintar (smart city), sejalan dengan visi modernisasi IKN.
“Ini adalah keputusan penting yang diambil Presiden Joko Widodo dan dapat dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Kami ingin bekerja sama dan berkooperasi dengan Indonesia dalam proyek ini,” kata Masaki dalam konferensi pers di Jakarta.
Related Post
Proyek Jepang di IKN
Masaki menyebutkan dua proyek utama yang telah dijalankan oleh perusahaan Jepang di IKN:
Sistem Elevator Istana Kepresidenan
Perusahaan Jepang, Mitsubishi Elevator, telah memenangkan tender untuk memasok lift dan eskalator di istana kepresidenan.
PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator (MJEE) akan memasok total 55 unit, terdiri dari 33 elevator dan 22 eskalator, untuk fasilitas utama pemerintah di IKN.
Tadashi Matsumoto, Presiden Mitsubishi Electric Building Solutions Corporation, menyampaikan bahwa pesanan besar ini diumumkan pada Februari lalu. Produksi sebagian besar dilakukan di Karawang, Jawa Barat, dengan suku cadang utama diimpor dari Thailand.
Teknologi untuk Kota Pintar
Jepang juga terlibat dalam pengembangan konsep smart city di IKN, sebuah proyek ambisius yang mengintegrasikan komunikasi dan teknologi informasi canggih.
“Kami memiliki pengalaman luas dalam membangun teknologi kota pintar, dan kami yakin dapat berkontribusi konkret untuk mewujudkan visi IKN,” tambah Masaki.
Minat Investasi Jepang di IKN
Hingga saat ini, Jepang telah mengajukan 25 Surat Pernyataan Niat (Letter of Intent atau LoI) dari total 305 LoI yang diterima pemerintah Indonesia.
Jepang berada di urutan kedua setelah Singapura (27 LoI) dalam jumlah LoI yang diajukan oleh investor luar negeri.
Selain Jepang dan Singapura, negara lain seperti Malaysia dan China masing-masing telah mengajukan 19 LoI, menunjukkan daya tarik internasional terhadap proyek pembangunan IKN.
Terverifikasi Dewan Pers