IKNPOS.ID – PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), selaku agen pemegang merek Mitsubishi Fuso di Indonesia, menyatakan bahwa truk listrik eCanter belum bisa beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Hal ini disebabkan oleh infrastruktur di kawasan tersebut yang dinilai belum siap untuk mendukung pengoperasian kendaraan listrik.
Director of Sales & Marketing Division KTB, Aji Jaya, menjelaskan bahwa pengoperasian eCanter masih harus menunggu kesiapan infrastruktur pengisian daya dan penyelesaian jalan di kawasan IKN.
Menurutnya, pengembangan fasilitas seperti charging station masih terbatas, sehingga mempengaruhi kelancaran operasional kendaraan listrik.
“Jalannya belum selesai semua, charging station juga belum banyak tersedia. Hal-hal ini menjadi pertimbangan bagi pos logistik,” kata Aji.
Aji mengungkapkan bahwa KTB telah meminjamkan satu unit eCanter kepada PT Pos Indonesia untuk mendukung distribusi logistik di kawasan IKN.
Wilayah IKN, yang ditetapkan sebagai kawasan wajib kendaraan nol emisi, memang mensyaratkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti truk listrik.
“Pos Indonesia mencoba satu unit eCanter untuk acara peresmian di IKN. Kami siap, tetapi menunggu kesiapan dari pihak Pos Indonesia untuk bisa sepenuhnya mengoperasikan kendaraan listrik ini di sana,” jelasnya.
Proses uji coba atau Proof of Concept (PoC) eCanter bersama Pos Indonesia sudah dilakukan sejak 2022 untuk memastikan keandalan truk listrik ini di berbagai medan dalam negeri.
Satu unit eCanter juga telah digunakan sebagai armada logistik ramah lingkungan di IKN sejak Agustus lalu.
Aji menambahkan bahwa Fuso akan terus memantau perkembangan infrastruktur di IKN, termasuk akses jalan dan charging station, agar truk listrik eCanter dapat segera digunakan secara optimal sebagai kendaraan logistik ramah lingkungan di kawasan ibu kota baru tersebut.
Dengan terus meningkatnya kebutuhan akan kendaraan listrik di IKN, kesiapan infrastruktur yang memadai diharapkan akan mempercepat implementasi armada nol emisi di wilayah tersebut, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan di ibu kota baru.
