IKNPOS.ID – Elterra, merek pemanas air listrik asal Indonesia, kini berkontribusi dalam menciptakan hunian nyaman di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan membawa konsep “affordable & comfort,” Elterra telah mendistribusikan 1.500 unit pemanas air listrik ke sejumlah rumah susun (rusun) di IKN, termasuk Rusun ASN 1, 2, & 4, serta Rusun BIN Polri.
Produk Elterra telah terverifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan kota modern yang ramah lingkungan dan nyaman huni bagi seluruh warganya.
Related Post
Dukung Pembangunan Kota Masa Depan yang Ramah Lingkungan
Pembangunan IKN sebagai kota masa depan tidak hanya menekankan aspek modernitas, tetapi juga keberlanjutan.
Elterra hadir sebagai solusi yang sesuai dengan visi tersebut melalui teknologi pemanas air yang hemat energi, efisien, dan ramah lingkungan.
Aquinas Adipraja Rulan, Presiden Direktur PT Bernadi Utama, perusahaan di balik Elterra, menegaskan bahwa kualitas produk mereka adalah kunci untuk terlibat dalam proyek IKN.
“Kami juga memiliki pelayanan purna jual terpercaya di seluruh Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, kami terus berinovasi untuk mendukung proyek-proyek besar seperti IKN,” ujar Aquinas.
Pemanas air listrik Elterra dirancang untuk memberikan kenyamanan air panas stabil dengan biaya listrik terjangkau, menjadikannya pilihan ideal untuk hunian di IKN.
Fasilitas Utama di Hunian ASN dan Aparat
Sebagai bagian dari fasilitas utama di rumah susun ASN dan aparat di IKN, Elterra menawarkan sejumlah keunggulan, yaitu:
Harga Terjangkau: Memastikan semua kalangan dapat menikmati kenyamanan.
Kenyamanan Maksimal: Teknologi canggih menjamin pengalaman terbaik bagi pengguna.
Efisiensi Energi: Menghemat biaya operasional sambil mendukung upaya keberlanjutan.
Langkah Menuju Masa Depan
Distribusi pemanas air listrik Elterra di hunian IKN merupakan salah satu wujud nyata dari kolaborasi antara pihak swasta dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem kota masa depan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan.
Terverifikasi Dewan Pers