IKNPOS.ID – Menyusul peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) yang mulai menjangkiti pekerja konstruksi di proyek Ibu Kota Nusantara, Otorita IKN bekerja sama dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) untuk melakukan berbagai langkah pencegahan.
Salah satu upaya utama adalah menabur ikan pemangsa jentik nyamuk di embung dan kolam sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Ikan ini diharapkan bisa membantu mengurangi jumlah jentik nyamuk, sehingga risiko penyebaran DBD dapat ditekan,” ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harold Yohanes Pantouw, dalam keterangannya, Sabtu 9 November 2024.
Related Post
Selain menabur ikan, Otorita IKN bersama IAKMI juga berencana menggelar penyuluhan kesehatan, pemeriksaan rutin, serta pengobatan gratis bagi pekerja konstruksi dan masyarakat sekitar.
“Kami ingin memastikan para pekerja dan masyarakat di sekitar proyek mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai,” tambah Troy.
Fasilitas Kesehatan dan Penurunan Kasus DBD
Untuk memperkuat layanan kesehatan di KIPP, Otorita IKN telah menyiapkan dua rumah sakit dan tiga klinik yang beroperasi melayani pekerja dan penduduk setempat.
Berdasarkan data terbaru dari RSUD Sepaku, RS Mayapada Nusantara, dan RS Hermina Nusantara, terlihat tren penurunan kasus DBD di Kecamatan Sepaku.
Pada bulan Agustus lalu, kasus DBD di wilayah tersebut mencapai puncaknya dengan 178 pasien. Namun, pada Oktober, jumlahnya menurun menjadi 62 pasien, dan hingga awal November, hanya dua pasien yang masih dirawat akibat DBD.
Sejak awal tahun hingga Oktober, jumlah total kasus DBD di wilayah tersebut mencapai 561 orang, dengan mayoritas pasien (534) dirawat di RSUD Sepaku. Sebagian besar pekerja konstruksi dirawat di RS Mayapada Nusantara dan RS Hermina Nusantara.
Komitmen Otorita IKN dan Kolaborasi dengan IAKMI
Troy menekankan bahwa upaya pencegahan ini merupakan langkah serius dari Otorita IKN untuk menjaga kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar, sejalan dengan visi pembangunan IKN yang berkelanjutan.
Terverifikasi Dewan Pers